Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Refly Harun Mundur

Kompas.com - 07/07/2015, 18:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Rabu, 1 April 2015, Refly Harun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. Ia meninggalkan kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sebelum bercerita tentang mundurnya pakar hukum tata negara itu, kita membaca terlebih dahulu dua pepatah atau proverbia Latin yang lahir ratusan tahun lalu di Kerajaan Romawi kuno. Kedua pepatah ini tidak paralel dengan alasan Refly Harun mundur, tetapi hanya untuk bahan tambahan renungan bagi pegawai atau petugas istana.

Pepatah pertama berbunyi, Exeat aula, qui vult esse pius. Menurut kamus Proverbia Latina yang disusun BJ Marwoto dan H Witdarmono, terjemahan langsung pepatah itu adalah "Barang siapa ingin menjadi orang baik, hendaklah meninggalkan istana". Terjemahan bebasnya seperti ini, "Kalau ingin tetap menjadi orang baik, janganlah masuk dalam struktur kekuasaan".

Pepatah Latin kuno lainnya yang mirip dengan itu berbunyi, Animo magis quam corpore aegri sunt. Terjemahannya, "Mereka (yang berkuasa) lebih banyak (terkena) sakit jiwa daripada sakit badan".

Pepatah pertama diciptakan penyair istana Kerajaan Romawi bernama Marcus Annaeus Lucanus (hidup tahun 39 sampai 65). Ia bekerja sebagai penyair istana Kaisar Nero (memerintah tahun 54 sampai 68). Karya syair epos Lucanus yang terkenal adalah "Pharsalia", yakni tentang perang saudara (Bellum civile) antara Julius Caesar dan Pompeius.

Kalangan istana tidak suka kepada Lucanus dan menuduhnya bersekongkol dengan berbagai pihak untuk menjatuhkan raja. Akhirnya, Lucanus dihukum mati. Namun, Lucanus tidak sakit jiwa.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com