Ketika Refly Harun Mundur

Kompas.com - 07/07/2015, 18:00 WIB
Ilustrasi KOMPAS/JITETIlustrasi
EditorLaksono Hari Wiwoho
Dua kebebasan

Kembali ke soal mundurnya Refly Harun. Jumat dua pekan lalu, ia mengatakan tidak keberatan soal mundurnya ditulis bersama kedua pepatah itu dan kisah Lucanus.

Alasan Refly mundur antara lain (yang bisa ditulis di sini) berkaitan dengan kebebasan teknis dan kebebasan prinsip. "Kebebasan teknis ini berkaitan dengan pemilihan waktu atau jam kerja di kantor. Saya mau membantu istana, tetapi saya tidak bisa bekerja di kantor dengan waktu reguler seperti yang ditentukan di kantor Setneg," ujarnya.

Berkaitan dengan kebebasan prinsip, Refly mengatakan ingin bisa kritis di kalangan intern tempat bekerja sekaligus bisa diumumkan di publik. "Saya tidak bisa mengkritik masalah intern tanpa dipublikasikan. Kalau hanya kritis di dalam, publik tidak tahu kerja saya di dalam, tidak transparan," ujarnya.

Selain itu, Refly mundur untuk memberikan pelajaran tentang keberanian mengatasi masalah post power syndrome kepada siapa pun.

Kisah Lucanus juga tidak paralel dan tidak sama persis dengan peristiwa Refly meninggalkan kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan. Kesamaannya hanya "pernah bekerja di dalam istana". Bagaimana pendapat Anda? Selamat merenung, para pegawai istana. Jangan marah, ya, kalau ada hujan kritik, nanti bisa sakit. (J Osdar)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 Juli 2015, di halaman 2 dengan judul "Ketika Refly Harun Mundur".

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

Nasional
Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

Nasional
BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Nasional
Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Nasional
Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Nasional
Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Nasional
KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Nasional
Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Nasional
Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Nasional
Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Nasional
Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Nasional
Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X