Wapres: Pemerintah Hanya Laksanakan UU yang Mengatur Pencairan JHT

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah hanya menjalankan perintah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terkait pencairan jaminan hari tua (JHT). Berdasarkan undang-undang itu, JHT baru bisa dicairkan setelah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (dulu Jamsostek) selama 10 tahun.

"Teknisnya saya tidak terlalu mengikuti, tetapi itu kan sesuai undang-undang dan aturan yang ada. Ya ini kan pemerintah hanya melaksanakan undang-undang," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Mengenai aksi masyarakat yang memprotes aturan baru pencairan JHT ini, Kalla menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Tenaga Kerja akan menyelesaikan masalah ini. Ia belum tahu apakah pemerintah akan mengajukan upaya untuk merevisi undang-undang SJSN atau tidak.

"Tidak semua diprotes banyak orang berarti. Ini kan kira-kira Rp 100 juta atau berapa puluh juta orang yang kena. Tidak berarti diprotes beberapa pihak kemudian harus dibatalin. Ini undang-undang, justru kalau dibekukan melanggar undang-undang," kata Kalla.

Berdasarkan aturan baru, JHT hanya bisa dicairkan ketika karyawan sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun. Itu pun baru bisa diambil sebesar 40 persen dari total tabungan dengan rincian 10 persen tunai dan 30 persen untuk pembiayaan perumahan.

Aturan baru itu diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor tahun 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 37 ayat (3). Ayat itu berbunyi, "Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun".

Sebelum aturan itu terbit, JHT bisa dicairkan jika kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan (dulu Jamsostek) minimal 5 tahun. Pada masa itu, peserta dapat mencairkan semua saldo tabungan.

Pada Kamis (2/7/2015), Kalla menyampaikan bahwa pemerintah akan membahas kembali mekanisme pencairan JHT. Kalla tidak menjanjikan aturan baru ini akan direvisi lagi. Menurut dia, penerapan suatu aturan baru memerlukan masa transisi sehingga bisa diterima masyarakat.