Pemerintah Bentuk Komite untuk Selesaikan Masalah HAM Masa Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia berat di masa lalu. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dengan membentuk Komite Kebenaran Penyelesaian Masalah HAM Masa Lalu.

Ketua Komnas HAM Nurkholis mengatakan, komite tersebut nantinya akan terdiri atas 15 orang yang bekerja di bawah koordinasi Presiden Joko Widodo. Meski demikian, hingga kini belum disusun rencana kerja yang akan dilakukan guna mengusut persoalan HAM tersebut.

"15 orang itu terdiri atas unsur korban atau masyarakat, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, purnawirawan TNI, purnawirawan kepolisian dan beberapa tokoh yang kredibel," kata Nurkholis, usai menggelar pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kamis (2/7/2015).

Dalam pertemuan itu turut hadir Menkopolhukkam Tedjo Edhy Purdijatno, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, proses penyelesaian kasus HAM nantinya akan dititikberatkan penyelesaiannya di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Meski demikian, kedua lembaga itu nantinya akan memberikan laporan secara periodik kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami sepakat agar persoalan HAM berat masa lalu dapat diselesaikan secepat mungkin untuk diselesaikan pada periode sekarang," kata Prasetyo.

Pola kesalahan negara

Nurkholis menuturkan, dalam menjalankan tugasnya, komite ini nantinya tidak akan melakukan pendekatan kasus per kasus. Komite akan meneliti apakah ada pola kesalahan negara dalam suatu kasus HAM.

"Jadi bagaimana kesalahannya, dan mengapa itu salah. Dan kita atas temuan itu, dorong bagaimana penyelesaiannya," kata dia.

Nurkholis mengaku bersyukur dalam pertemuan hari ini Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersedia hadir untuk ikut serta dalam proses penyelesaian kasus HAM. Menurut dia, dalam dua pertemuan sebelumnya Moeldoko sempat tidak hadir.

Sementara itu, terkait adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam sejumlah kasus HAM di masa lalu, Moeldoko meminta agar semua pihak memaafkan kesalahan pelaku jika terbukti bersalah. Menurut dia, saat ini yang terpenting yakni mengelola Bangsa Indonesia agar semakin baik di masa yang akan datang.

"Kita tidak boleh melupakan history, tapi kita perlu memaafkan," ujarnya.