Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syafii: Presiden Jokowi Isyaratkan Lakukan "Reshuffle"

Kompas.com - 29/06/2015, 12:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengisyaratkan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Pernyataan itu diucapkan Syafii setelah bertemu Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Syafii mengatakan, reshuffle kabinet memang menjadi suatu keharusan. Alasannya, sekitar delapan bulan berjalannya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, belum tampak perubahan signifikan, khususnya di bidang ekonomi.

"Saya lihat isyaratnya ya (reshuffle). Tapi, saya enggak mau mendahului," kata Syafii. (Baca: Politisi PDI-P: Menteri Perempuan Bidang Ekonomi yang Menjelekkan Jokowi)

Ia menuturkan, perombakan kabinet memang menjadi hak prerogatif Presiden. Namun, Jokowi juga tak akan bisa menghindari masuknya orang-orang partai politik dalam kabinet yang disusunnya.

Menurut Syafii, yang terpenting adalah menteri yang membantu Jokowi dapat bekerja optimal, meringankan beban Presiden, dan tak peduli latar belakangnya kader partai politik atau profesional nonpartai. Ia berharap Jokowi mengambil keputusan tepat agar ekonomi Indonesia bisa segera bangkit dan martabat bangsa dapat terjaga.

"Sudah delapan bulan, sudah agak mendesak soalnya. Apakah ditunggu sampai setahun, saya enggak tahu, saya enggak mau mencampuri," ujarnya.

Presiden Jokowi telah meminta para menteri memberikan laporan kinerja selama enam bulan terakhir. Presiden juga meminta rencana kerja menteri enam bulan mendatang. (Baca: Ketika Jokowi Evaluasi Kinerja Kabinet...)

Namun, Presiden Jokowi tak menjelaskan secara lugas soal kemungkinan reshuffle. Dia selalu mengatakan bahwa evaluasi menteri dilakukan rutin setiap minggu dan setiap bulan.

Jokowi meminta agar para menteri tidak diganggu dalam bekerja. Ia tidak ingin ada pihak yang membuat gaduh. Menurut Jokowi, rapor kinerja menteri yang dimintanya tak akan dibuka ke publik. (Baca: Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Baru Bekerja!)

"Rapor menteri hanya Presiden yang tahu," kata Jokowi. (Baca: Soal "Reshuffle" Kabinet, Partai Jangan Dikte Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com