Soal "Reshuffle" Kabinet, Partai Jangan Dikte Jokowi

"Jangan mendikte presiden. Kalaupun mau minta jatah berikan menu yang berkompeten, agar Presiden dapat memilih sesuai dengan keinginannya," kata Arie kepada Kompas.com, Selasa (23/6/2015).

Ia mengatakan, Jokowi harus mengevaluasi kinerja menteri secara mendasar. Sehingga, ia akan mengetahui sosok menteri seperti apa yang dibutuhkan untuk memimpin setiap kementerian.

Selain itu, Jokowi juga tidak perlu takut menunjuk seseorang untuk menduduki suatu posisi menteri. Namun, yang menjadi catatan adalah jangan memilih sosok yang kontroversial.

"Ini pasti akan sangat melelahkan, karena Jokowi akan sibuk menanggapi tudingan soal menteri kontroversi. Dan nantinya Jokowi tidak akan bekerja sesuai jargonnya yaitu kerja, kerja, dan kerja," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, Jokowi perlu memilih sosok menteri yang tidak hanya baik dan pintar, tetapi juga berani. Menurut dia, problematika dalam memimpin kementerian saat ini berada di birokrasi.

"Kalau tidak berani akan susah menghadapi birokrasi gaya lama," ujarnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebelumnya meminta tambahan lima kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo jika dilakukan perombakan Kabinet Kerja. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, penambahan jatah menteri ini upaya memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah.

Ia menilai, sebagai partai utama yang mengusung Jokowi, sudah sewajarnya PDI-P diberi kesempatan lebih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Menurut dia, PDI-P memiliki banyak kader profesional yang layak menjadi menteri.

"Kami menginginkan agar Pak Jokowi pertimbangkan untuk menggunakan hak prerogatifnya memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader PDI-P untuk bantu Beliau di kursi pemerintahan ini," kata Basarah, seusai menghadiri buka puasa bersama di kediaman dinas Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, di Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015).