Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekolah Partai, Strategi PDI-P Hadapi Pilkada

Kompas.com - 27/06/2015, 18:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan segera memulai pelaksanaan program sekolah partai untuk calon kepala daerah. Program ini dilaksanakan dalam rangka persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015 nanti.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menjelaskan, angkatan pertama sekolah calon kepala daerah akan diikuti oleh 137 peserta. Jumlah tersebut berasal dari calon kepala daerah yang telah mendapat rekomendasi dari DPP PDI-P untuk untuk maju dalam pilkada serentak pada akhir tahun ini.

"Peserta berasal dari 25 provinsi dan 99 kabupaten/kota," kata Hasto melalui pernyataan tertulis, Sabtu (27/6/2015).

Secara resmi, kata Hasto, pembukaan sekolah calon kepala daerah tersebut akan dilakukan pada Minggu (28/6/2015), di Kantor DPP PDI-P yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Menurut Hasto, PDI-P perlu mempersiapkan dengan baik agar mendapatkan hasil optimal saat pilkada nanti.

Sejalan dengan itu, PDI-P menilai bahwa pilkada merupakan momentum untuk memperkuat komitmen agar pemerintah daerah menjadi agen perubahan. Sekolah calon kepala daerah disiapkan secara khusus untuk membangun tradisi pemerintahan yang membumikan Pancasila.

Kurikulum yang disusun dalam sekolah ini mencakup aspek pemerintahan pro-rakyat yang menyelesaikan masalah rakyat dengan cara gotong royong, politik legislasi dan anggaran, strategi membangun pemerintahan yang efektif, strategi mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, serta hal lain yang berkaitan dengan pemenangan pemilu.

Ke depan, sekolah calon kepala daerah ini akan dipusatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  "Sekolah calon kepala daerah merupakan pilar penting untuk mewujudkan wajah politik yang membangun peradaban," ucap Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com