Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Desa Usul Distribusi Bahan Pokok Libatkan Bumdesa

Kompas.com - 24/06/2015, 11:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengusulkan agar Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dilibatkan dalam pendistribusian bahan pokok dan operasi pasar.

Menurut Marwan, keterlibatan Bumdesa dapat mengatasi fluktuasi harga akibat lonjakan permintaan selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Marwan menuturkan, ada indikasi kuat kelangkaan bahan pokok terjadi karena permainan oknum tertentu dengan tujuan terjadi kenaikan harga. Ia yakin, masalah ini dapat diatasi dengan keterlibatan Bumdesa dalam pendistribusian bahan pokok serta logistik operasi pasar.

"Bumdesa bisa diperankan sebagai lini pertama distribusi ke desa," kata Marwan dalam pernyataan tertulis yang diterima Rabu (24/6/2015).

Politisi PKB itu melanjutkan, keterlibatan Bumdesa akan memberi dampak signifikan pada distribusi bahan pokok dan operasi pasar karena lokasinya di desa dan mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, anggota Bumdesa juga berasal dari kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan telah bekerjasama mulai dari proses tanam, panen, hingga mendistribusikan ke pasar sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, kata Marwan, Bumdesa juga dapat dilibatkan dalam waktu panjang untuk ikut dalam operasi pasar dan mendistribusikan beras untuk masyarakat miskin, benih serta pupuk bersubdisi.

Ia menilai, usulannya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Untuk realisasinya, Marwan berharap ada dukungan dari pemerintah dalam bentuk pendampingan, pelatihan organisasi dan pembukuan, serta penyediaan alat pendukung administrasi lainnya.

Marwan mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang akan memberikan sanksi tegas pada oknum yang memainkan stok dan harga bahan pokok.

"Penguatan Bumdesa akan menggerakkan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan desa karena memajukan usaha masyarakat desa," kata Marwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Nasional
Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Nasional
Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Nasional
Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas 'Hacker'

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas "Hacker"

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

Nasional
Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Nasional
Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Nasional
MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com