Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petani: Apa yang Dikatakan Pembantunya Presiden Itu "Lagu Lama"..

Kompas.com - 23/05/2015, 17:40 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan pemerintah khususnya dalam hal ini yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dinilai sebagai sebuah lagu lama. Setidaknya itulah yang dirasakan petani sekaligus pedagang beras asal Sragen, Parmin Jafar, yang merasa apa yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berbeda jauh dengan fakta yang dialami di lapangan.

Dalam diskusi bertajuk "Beras dan Kedaulatan Pangan" digelar KAGAMA dan harian Kompas, Sabtu (23/5/2015).

Jafar mengatakan, selama ini permasalahan yang dihadapi oleh para petani masih sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya, di antaranya berkurangnya lahan pertanian, penyaluran pupuk yang tidak tepat waktu, hingga penyerapan oleh Bulog yang terkesan setengah hati, dan meleset dari masa panen raya.

Menurut dia, kondisi tersebut diperburuk dengan risiko tanaman saat ini yang mudah sekali terserang penyakit. Belum lagi faktor musim, yang memaksa para petani untuk merogoh ongkos produksi lebih dalam.

"Biayanya tinggi di musim kemarau, karena untuk memompa air. Per hektare antara Rp 10-Rp 12 juta," kata Jafar.

Sementara itu, perbaikan penyaluran pupuk yang didengungkan Menteri Amran pun, tidak dilihatnya pada kondisi riil.

Petani terpaksa membeli pupuk dari toko-toko dengan harga hingga Rp 135.000, jauh lebih mahal dibandingkan pupuk subsidi, yang harganya hanya Rp 95.000.

"Waktu mau memupuk, tidak ada pupuk," kata Jafar. Soal produktivitas, Jafar juga menyampaikan kondisi di lapangan rasanya mustahil dari yang disampaikan Menteri Amran.

Amran dalam berbagai kesempatan menyatakan, produktivitas gabah kering panen (GKP) bisa digenjot hingga mencapai 7 ton per hektare.

Di sawahnya, Sragen, rata-rata produktivitas hanya mencapai 6,4 hingga 7 ton per hektare, untuk gabah basah.

"Pak Menteri mungkin bisa bilang 1 ha 7 ton gabah kering, tetapi mungkin bukan di tempat saya. 7 ton per ha gabah basah itu sudah maksimal," ucap Jafar.

Lebih lanjut dia bilang, untuk penyerapan dari Bulog, petani berharap gabah dan beras bisa diserap setara dengan penyerapan pasar, dan tidak hanya menjadi aktivitas "gotong royong".

"Jadi, apa yang dikatakan Bapak Menteri, pembantunya Presiden itu cerita lagu lama. Halah wes ora kaget. Petani dibohongi Pak. Cangkemmu!" ujar Jafar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com