Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masinton: Kalau Ada yang Ancam Anggota Pansel KPK, Lapor ke Kami

Kompas.com - 21/05/2015, 17:36 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, yakin bahwa anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bebas dari segala kepentingan politik. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjaga anggota Pansel KPK dari intervensi pihak mana pun.

"Kalau ada yang ancam mereka (anggota Pansel KPK), lapor ke kami. Semua anggota Pansel KPK tidak berjuang sendiri, tetapi mewakili rakyat untuk mendapatkan pimpinan KPK yang kredibel dan berintegritas," ujar Masinton, saat ditemui di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2015).

Menurut dia, pemilihan sembilan perempuan dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi sebagai anggota Pansel KPK adalah suatu terobosan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Ia meyakini, para anggota Pansel akan mampu menyeleksi calon pimpinan KPK yang memiliki integritas, ketegasan dalam pemberantasan korupsi, dan rekam jejak yang baik.

Masinton menilai, keputusan Jokowi untuk menempatkan perempuan sebagai anggota Pansel KPK telah diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. Terlebih lagi, seleksi pimpinan KPK merupakan sesuatu yang sangat penting dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Semua perempuan yang dipilih tangguh-tangguh. Tidak perlu khawatir dengan independensi mereka," kata Masinton.

Pansel KPK terdiri dari sembilan orang dan berasal dari berbagai latar belakang. Kesembilan orang yang ditunjuk Jokowi adalah perempuan.

Berikut nama-nama sembilan anggota Pansel KPK itu:
1. Destri Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter (ketua merangkap anggota).
2. Enny Nurbaningsih, pakar hukum tata negara (wakil ketua merangkap anggota).
3. Harkristuti Harkrisnowo, pakar pidana hukum dan HAM.
4. Betty Alisjahbana, ahli TI dan manajemen.
5. Yenti Garnasih, ahli hukum pidana, ekonomi, dan pencucian uang.
6. Supra Wimbarti, ahli psikologi SDM dan pendidikan.
7. Natalia Subagyo, ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
8. Diani Sadiawati, ahli hukum dan perundang-undangan.
9. Meuthia Ganie Rochman, ahli sosiologi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com