Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepolisian Diminta Tak Asal Gunakan Pasal Pengedar Bagi Pecandu Narkoba

Kompas.com - 16/05/2015, 13:31 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Polri diminta tidak asal menggunakan pasal bagi pengedar saat melakukan penangkapan terhadap pengguna narkotika. Pengguna narkotika seharusnya tidak dikenakan sanksi pidana, tetapi menerima rehabilitasi.

"Saya pesan pada penegak hukum, pecandu narkoba jangan dipenjara, karena tidak akan sembuh, nanti saat keluar bakal jadi pecandu lagi," ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2015).

Menurut Anang, para penegak hukum diminta agar mengedepankan bahwa para pengguna narkotika adalah penderita yang butuh mendapatkan perawatan.

Kewenangan untuk menentukan seseorang sebagai pemakai atau pengedar berada dalam tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. 

Selain itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Nasser mengatakan, saat ini pola pikir kepolisian masih menganggap penanganan narkotika sebagai pidana umum.

Ia mendesak agar pemerintah membuat regulasi yang mengedepankan status pengguna narkotika sebagai korban.

"Mind set (pola pikir) kepolisian masih ke arah pidana umum. Kepolisian harus menganggap rehabilitasi sebagai pilihan penanganan kasus," kata Nasser.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan mengenai pasal-pasal yang mengatur mengenai keterlibatan seseorang sebagai pengguna atau pengedar narkotika. Kepolisian sendiri memiliki tim assessment terpadu guna menentukan status seseorang yang terlibat narkoba.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com