Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Ajukan Dua Syarat Sebelum Ditetapkan Menjadi Ketua Umum Partai Demokrat

Kompas.com - 13/05/2015, 01:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com - Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan dua syarat sebelum menerima permintaan peserta Kongres IV untuk kembali menjadi ketua umum sampai dengan 2020. Hal itu diungkapkan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang memimpin sidang paripurna dalam Kongres IV, EE Mangindaan.

Mangindaan menjelaskan, dua syarat yang diajukan itu. Pertama, SBY ingin dirinya menjadi ketua umum yang dicalonkan oleh seluruh peserta kongres secara musyawarah dan mufakat. Syarat kedua, SBY meminta kebersamaan dan soliditas internal partai terus dipelihara oleh seluruh peserta kongres.

"Peserta sidang menyatakan sanggup. Dengan demikian sudah disetujui, kami ketuk palu, bahwa ketua umum terpilih adalah Pak SBY," kata Mangindaan, di arena Kongres IV Demokrat, di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/5/2015) malam.

Mangindaan menuturkan, agenda paripurna dalam Kongres IV hari ini telah mengesahkan agenda sidang dan tata tertib kongres, serta telah menerima laporan pertanggungjawaban SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat periode sebelumnya. Hal itu berbuntut pada kebulatan seluruh peserta kongres untuk mendukung SBY kembali menjadi ketua umum sampai 2020 yang disampaikan melalui pandangan umum.

Penyampaian pandangan umum dari 34 Ketua DPD Partai Demokrat diwakili oleh dua ketua Demokrat tingkat provinsi. Sedangkan pimpinan Demokrat di daerah yang lainnya ikut menyaksikan dari atas panggung.

"Kami sudah berkali-kali cek, semuanya hadir 34 DPD. Lalu saya skors 10 menit untuk bertanya pada beliau (SBY), dan dapat jawaban dari SBY (bersedia dipilih menjadi ketua umum)," ungkap Mangindaan.

Setelah ditetapkan menjadi ketua umum, SBY memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusannya. Agenda Kongres IV besok akan diisi dengan sidang komisi untuk membahas AD/ART, program umum, dan persiapan menghadapi pemilu serta pilkada serentak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com