KPK Siapkan Langkah Hukum Sikapi Putusan Praperadilan Mantan Wali Kota Makassar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengambil langkah hukum untuk menyikapi putusan praperadilan yang digugat oleh Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Dalam putusan tersebut, hakim tunggal Yulyaningtyas Upiek menyatakan bahwa penetapan Ilham sebagai tersangka oleh KPK tidak sah.

"Kami menghormati keputusan hakim. Kami akan mengambil langkah langkah hukum terkait putusan hakim tersebut," ujar Pimpinan sementara KPK Johan Budi melalui pesan singkat, Selasa (12/5/2015).

Johan mengatakan, saat persidangan praperadilan berlangsung, tim hukum KPK tidak menunjukkan bukti praperadilan secara resmi. Hal tersebut dikarenakan pengadilan praperadilan tidak berbicara mengenai substansi kasus.

"Waktu itu memang tidak menunjukan bukti-bukti secara materiil karena kami anggap praperadilan itu tidak bicara substansi materi, tapi prosedur," kata Johan.

Menyikapi putusan tersebut, KPK masih akan membahasnya dengan Biro Hukum KPK. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, dari hasil pembahasan tim hukum dengan para pimpinan KPK, nantinya akan ditentukan langkah selanjutnya yang akan ditempuh KPK. Namun, Priharsa meyakini bahwa dalam forum gelar perkara atau ekspose kasus Ilham, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan Ilham menjadi tersangka.

"Bahwa hakim di praperadilan menyatakan lain, KPK sebagai lembaga penegak hukum menghormati putusan itu," kata Priharsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa penetapan tersangka Ilham Arief Sirajuddin, tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan gugatan praperadilan yang diajukan Ilham terhadap KPK.

"Menetapkan penetapan tersangka tidak sah," kata hakim tunggal Yuningtyas Upiek saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2015).

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka Ilham oleh KPK tidak didukung dua alat bukti yang cukup. KPK sebelumnya menetapkan Ilham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012 pada 7 Mei 2014. Penetapan tersangka itu bertepatan dengan masa akhir jabatannya sebagai Wali Kota Makassar.