Wapres Dukung Rencana Kemenkumham Libatkan Pensiunan TNI Jaga Lapas

"Semua warga sipil, apabila kita memenuhi syarat dan umur, dan kemampuan, pasti bisa," kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (12/5/2015).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan bahwa pihaknya melibatkan pensiunan TNI untuk menjaga lapas karena kekurangan petugas. Nantinya, pensiunan TNI tersebut akan diberikan pendidikan untuk menjadi pembina warga binaan.

"Kita perlu tambah tenaga, kita sudah kerja sama, kalau ada pegawai, ya kita kerja sama nanti. TNI kita latih, dia dulunya tentara, jadi pembina. Ini karena kekurangan pegawai," sambung Yasonna.

Ia juga menyampaikan bahwa selama ini Kemenkumham kekurangan petugas lapas. Dalam kondisi tertentu, dua petugas lapas harus mengawasi 400 warga binaan.

"Menjaga 400 orang baik saja repot, apalagi menjaga yang sudah melakukan tindak pidana, tinggal doa saja lah," ujar dia.

Rencana Yasonna ini sempat menuai kritik dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin meminta Yasonna tidak menarik TNI ke wilayah yang bukan ranah kerjanya. Ia juga menilai Kemenkumham harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan penegak hukum terkait rencana ini.

Aziz menegaskan pengamanan di Lapas merupakan wilayah Polri sedangkan TNI diranah pertahanan dan keamanan negara. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta Kemenkumham mengkaji ulang kebijakan tersebut. Hal itu, menurut dia, karena penggunaan aparat TNI dalam pengamanan lapas karena tidak lengkapnya personil dari Kemenkumhan merupakan hal yang bias.

Anggota Komisi III DPR RI dari F-Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan elemen masyarakat sipil harus diperkuat dan TNI dikembalikan pada tugas pertahanan serta keamanan. Menurut dia, Kemenkumham perlu memikirkan kembali kebijakan yang melibatkan TNI dalam mengamankan lapas tersebut.