Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Daerah Lebih Berperan, Presiden Akan Pimpin Langsung Rapat TPID

Kompas.com - 06/05/2015, 14:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan turun langsung memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang akan dilakukan pada akhir Mei 2015. Langkah Presiden mengambil alih pengarahan ini ditujukan agar pemerintah daerah bisa berperan dalam mengendalikan inflasi.

"Bapak Presiden menyampaikan kesediaannya untuk memimpin sendiri rakornas ini. Untuk saya, saya sambut baik karena sekarang ini Indonesia memang sedang berupaya menjaga agar inflasi sesuai dengan target," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (6/5/2015).

Agus menyebutkan target inflasi tahun ini yakni 4 persen. Sementara pada tahun 2018, ditargetkan 3,5 persen. Dia yakin target itu akan tercapai asalkan pemerintah melakukan pekerjaan rumahnya.

Di dalam rapat koordinasi nasional TPID pada 28 Mei mendatang di Jakarta, Presiden akan memberikan arahan kepada 400 gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia serta para menteri dan BI. Agus menyebutkan Presiden Jokowi bisa saja memberikan arahan untuk percepatan proyek infrastruktur dan pengendalian harga.

"Kalau ada rakornas, akan baik sekali, sehingga inflasi yang biasanya tinggi karena ketidaktersediaan pangan, ketika distribusi jalannya susah, gara-gara ada spekulan, gara-gara tidak ada operasi pasar, gara-gara komunikasi yang kurang tepat, gara-gara irigasi dan DAM yang kurang sehingga produksi pangan kurang, bantuan pupuk dan benih terlambat, ini semua akan dikordinasikan," ucap dia.

Jika inflasi tidak dikendalikan, Agus mengungkapkan akan membuat penghasilan rakyat menurun. Selain itu, negara juga akan kalah daya saingnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan selama ini pemerintah daerah menganggap persoalan inflasi menjadi tugas pemerintah pusat. Padahal, pemerintah daerah sebenarnya juga memiliki peranan. Misalnya, dengan melakukan operasi pasar untuk menekan bahan kebutuhan pokok hingga mengatur tarif angkutan umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com