Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri: "Reshuffle" Kabinet Jangan Hanya karena Emosional, Pencitraan

Kompas.com - 06/05/2015, 10:28 WIB


POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan secara matang jika ingin melakukan perombakan atau reshuffle kabinet kerja. Perombakan kabinet jangan sampai hanya pertimbangan bersifat sesaat.

"Kalaupun toh mau melakukan reshuffle, harus betul-betul pertimbangannya matang, jangan hanya pertimbangannya itu sesaat, emosional, sekadar pencitraan. Tapi betul-betul siapa yang bisa kerja," ujar Fahri di sela kunjungan kerja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rabu (6/5/2015), seperti dikutip Antara.

Proses pemilihan itu, ujar Fahri, harus dilakukan secara netral, bukan di bawah tekanan berbagai pihak sehingga orang yang terpilih benar-benar mampu mengemban tugas. (baca: Ketua DPR: Presiden Sudah Ada Catatan "Reshuffle" Kabinet)

Dia menegaskan, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja para menteri. Menurut dia, menteri yang kinerjanya tidak maksimal tentu wajar bila dievaluasi.

"Dari pengalaman yang saya lihat sebagai mitra dari pemerintah, memang banyak menteri kita itu karena betul-betul baru di pemerintahan, itu rada-rada kurang cepat penyesuaiannya," tutur politisi PKS itu.

Adaptasi itu, lanjutnya, termasuk menyesuaikan diri dengan kerja parlemen sehingga dapat kompak bekerja sama membantu Presiden. (baca: Ini Komentar Menteri di Kabinet Kerja Terkait Rencana "Reshuffle")

Bila memang ada perombakan kabinet, Fahri berharap menteri yang akan dipilih juga memiliki kemampuan berpolitik, yakni dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dan politisi.

"Jangan kapasitas menteri itu direduksi menjadi profesional murni, sebab seorang menteri itu, dia harus bisa berpolitik," imbuh dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengisyaratkan bakal ada reshuffle dalam beberapa bulan ke depan. Kalla menilai reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet.

Untuk tujuan itu, Kalla menilai diperlukan sosok yang tepat untuk mengisi kabinet sesuai dengan kemampuannya. (baca: Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet)

Adapun Jokowi enggan berkomentar soal wacara reshuffle kabinet. (baca: Jokowi: Isu "Reshuffle", Tanya ke Pak JK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com