Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Anggap Budi Waseso Tidak Bermanuver

Kompas.com - 05/05/2015, 17:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menilai, tidak ada manuver yang dilakukan Kabareskrim Komjen Budi Waseso dalam menangani kasus yang melibatkan pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Beliau sudah melakukan yang diperintahkan Presiden. Beliau diperintahkan untuk tidak ada tahanan. Buktinya, tidak ada yang ditahan kan sekarang," kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Terkait adanya usulan masyarakat agar Budi Waseso dicopot karena dianggap bermanuver, Tedjo menolak untuk menanggapinya. Meski posisinya sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Tedjo merasa tak memiliki kewenangan untuk menanggapi.

"Kompolnas tidak dalam posisi mencampuri internal Polri," ujarnya.

Tedjo menuturkan, penyidik kepolisian memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya. Tugas penyelidikan atau penyidikan akan dilaporkan kepada Kapolri sebelum dilaksanakan. Ia lalu menegaskan pembagian tugas antara Kapolri yang lebih banyak melakukan tugas eksternal, sedangkan Wakil Kapolri yang fokus pada tugas di internal Polri.

"Kalau ada tindakan di dalam itu yang membina Wakapolri, lalu lapor ke Kapolri. Semua sudah terukur," ujarnya.

Sejumlah kalangan menilai Komjen Budi Waseso melakukan manuver setelah menangkap seorang penyidik KPK, Novel Baswedan, beberapa waktu lalu. Padahal, Presiden Joko Widodo meminta agar KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk bersinergi memberantas korupsi dan menjauhi langkah-langkah yang kontroversial.

Novel kemudian dibebaskan setelah satu hari ditangkap dan diperiksa Bareskrim Polri. Penahanan Novel juga akhirnya ditangguhkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com