Kapolri: Dualisme Partai Berpotensi Timbulkan Konflik di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti menilai, perselisihan kepengurusan Partai Golkar dan PPP rentan memicu konflik horizontal. Hal itu dia ungkapkan seusai menjadi pembicara dalam rapat koordinasi persiapan pilkada serentak di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5/2015).

"Itu salah satu termasuk faktor yang bisa memengaruhi terjadinya konflik di daerah," kata Badrodin.

Badrodin menuturkan, kepolisian terus menginventarisasi hal-hal yang dapat menimbulkan konflik saat digelarnya pilkada serentak. Inventarisasi dilakukan mulai dari menilik karakter wilayah, partai politik, dan figur yang akan dicalonkan dalam pilkada tersebut. "Bisa saja hal-hal seperti itu membawa konflik pada saat pelaksanaan pilkada," ujarnya.

Mengenai jaminan keamanan, kata Badrodin, Polri telah siap dengan berbagai hal yang sifatnya antisipasi. Polri pun akan melakukan operasi, pelatihan, dan penyiapan distribusi personel di tiap daerah. Adapun daerah-daerah yang menjadi perhatian khusus di antaranya adalah Aceh, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Rangkaian pelaksanaan pilkada serentak dimulai pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada 2027, di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan wali kota, pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.