Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bakal ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini disampaikan Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (4/5/2015).

"Ya kan, ya tentu dalam waktu ke depan ini lah," kata Kalla.

Kalla menilai reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet. Untuk tujuan itu, Kalla menilai diperlukan sosok yang tepat untuk mengisi kabinet sesuai dengan kemampuannya.

"Ya, karena banyak perlu peningkatan kinerja tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya," ucap Kalla.

Mengenai siapa menteri yang akan diganti, Kalla enggan memberikan petunjuk. (baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Sebelumnya, sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong Presiden Joko Widodo segera merombak kabinet.

Selain untuk meningkatkan kinerja ekonomi, perombakan juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang dinilai mulai menurun. (baca: Politisi PDI-P: Ada Menteri yang Terlalu Banyak Pesan Sponsor)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Yandri Susanto menyampaikan bahwa evaluasi harus dilakukan, terutama untuk menteri-menteri perekonomian. PAN menilai, kinerja perekonomian pemerintahan Jokowi-Kalla relatif kurang baik.

Salah satu buktinya, pemerintah dinilai tak bisa mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pangan. (baca: Menteri-menteri Ekonomi Jokowi Belum Optimal)

Dorongan perombakan kabinet juga muncul dari Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Bambang Soesatyo. Ia menyarankan Presiden segera mempercepat penggantian.

Golkar, tambah Bambang, menilai, tim ekonomi Kabinet Kerja tak sensitif. Hal itu terbukti dengan terus naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok. Selain itu, menteri-menteri ekonomi juga dianggap tak mampu menyesuaikan ritme kerja setelah perubahan subsidi energi.

Perubahan harga BBM yang fluktuatif itu berdampak pada harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum. Kondisi itu membuat popularitas pemerintah turun. Bahkan, survei sebuah lembaga menunjukkan lebih dari 66 persen rakyat tak puas dengan kinerja di bidang ekonomi.