Politisi PDI-P: Ada Menteri yang Terlalu Banyak Pesan Sponsor

Kompas.com - 30/04/2015, 17:17 WIB
AP IMAGES / DITA ALANGKARA Kabinet pemerintahan Jokowi-JK


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mendorong Presiden Joko Widodo segera melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja. Hendrawan melihat selama lebih kurang enam bulan pemerintahan, banyak menteri di Kabinet Kerja yang belum bekerja secara optimal.

"Ada menteri yang sepak terjangnya seperti dikendalikan oleh konflik kepentingan atau terlalu banyak pesan sponsor sehingga langkah-langkahnya mau ikut Nawacita atau Trisakti agak kagok, gamang," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Hendrawan enggan menyebutkan secara spesifik menteri yang dia maksud. Namun, Hendrawan melihat banyak kinerja menteri yang tak optimal di bidang hukum dan ekonomi. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai masalah yang timbul, mulai dari konflik KPK-Polri hingga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. (Baca: Tingkat Kepuasan Publik Rendah, Jokowi Disarankan "Reshuffle" Kabinet)

"Itu sebabnya kita minta Jokowi evaluasi komprehensif dan obyektif, artinya tak ada muatan yang sifatnya tendensius," ujarnya.

Hendrawan menambahkan, isu mengenai kinerja kabinet ini sudah turut dibicarakan di rapat internal PDI-P. Nantinya, hasil rapat itu akan diberikan ke Jokowi sebagai masukan. (Baca: "Jokowi sejak Awal Sadar Para Menterinya Bukan yang Terbaik")

"Ya, kami membicarakan itu, tapi tidak pakai acara rapat rencana reshuffle. Artinya, kita bicara kabinet, wajar dong sebagai partai pengusung," ucapnya.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSandro Gatra
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X