Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Aburizal: Keluarga Cendana Tak Boleh Kudeta Golkar

Kompas.com - 24/04/2015, 22:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin tak mempermasalahkan jika keluarga mantan Presiden Soeharto (Keluarga Cendana) ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar yang saat ini tengah mengalami dilanda konflik. Namun dia mengingatkan, pengambilalihan kepemimpinan itu harus dilakukan sesuai mekanisme yang ada. (Baca: Titiek Soeharto Ingin Golkar Dipimpin Keluarga Cendana)

"Tidak boleh take over, dalam artian kudeta tidak boleh," kata Ade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Ade mengatakan, Keluarga Cendana bisa saja memimpin Golkar jika diadakan Munas luar biasa dan memenangkan persaingan perebutan ketua umum. Namun, Munas luar biasa baru bisa dilakukan apabila ada persetujuan dari minimal 2/3 pemilik suara yang mayoritas adalah pengurus daerah di kabupaten atau kota. Jika tak ada Munaslub, maka keluarga cendana harus menunggu Munas 2019 mendatang. (Baca: Kata Titiek, Konflik Golkar Membuat Tommy Soeharto Marah)

"Tidak boleh melanggar rambu-rambu organisasi dan aturan Perundang-undangan.? Saya ingin negara ini dibangun di atas demokrasi yang sehat, semua aturan yang ada tidak boleh ditabrak," ucap Ade.

Menurut Ade, sejauh ini belum ada wacana dari daerah untuk mendukung Keluarga Cendana mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar. Dia yakin para kader daerah sampai saat ini masih konsisten mendukung Aburizal sebagai ketua umum.

"Kalau itu ada (dukungan untuk Cendana), pasti saya sudah mendengarnya. Tapi sampai hari ini saya belum dengar," kata Ade.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengungkapkan keinginannya agar Partai Golkar dipimpin oleh Keluarga Cendana. Menurut Titiek, keinginannya itu telah mendapat dukungan dari pengurus Golkar di beberapa daerah.

Titiek menjelaskan, keinginannya itu bermula dari rasa prihatin karena konflik internal yang terus mendera Partai Golkar. Ia berharap kepemimpinan keluarga Cendana akan mengakhiri konflik internal tersebut.

"Enggak selesai-selesai konflik, jadi daerah-daerah lama-lama (menyampaikan) sudah deh ini keluarga Soeharto saja yang ambil, oper (kepemimpinan) gitu," ucap Titiek di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com