Alasan KPK Bebaskan Anggota Polisi Terkait Kasus Suap

"Pimpinan KPK harus menjelaskan kepada publik, apa alasan membebaskan oknum polisi yang diduga mengantar uang, atau sebagai kurir dalam praktik suap, padahal sebelumnya telah ditangkap," ujar Emerson kepada Kompas.com, Minggu (12/4/2015).

Menurut Emerson, dalam beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani sebelumnya, penyidik KPK tidak hanya menangkap pelaku suap, tetapi juga memproses kurir atau perantara yang ikut terlibat.

Beberapa contoh, misalnya, kasus suap di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), korupsi dana bansos di Bandung, serta kasus suap yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Akil Mochtar. Bahkan, menurut Emerson, beberapa di antaranya telah divonis penjara oleh hakim.

Emerson mengatakan, tanpa penjelasan yang masuk akal, publik akan menilai bahwa KPK melepaskan pelaku kejahatan dan bertindak diskriminatif. Menurut dia, publik akan berpikir bahwa KPK hanya memproses warga sipil, sedangkan kasus yang melibatkan penegak hukum akan dilepas.

"Jika ini benar, sangat memprihatinkan dan sekaligus menyedihkan. KPK menjadi tidak bernyali ketika berhadapan dengan oknum penegak hukum. Bahkan, sekelas brigadir polisi pun, KPK tidak memiliki keberanian," kata Emerson.

KPK menangkap tiga orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis (10/4/2015) di Bali dan Jakarta. Setelah menjalani pemeriksaan, KPK menetapkan bahwa dua di antaranya menjadi tersangka, yaitu anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Adriansyah, dan pengusaha bernama Andrew Hidayat, sebagai tersangka. Sementara itu, satu terperiksa lainnya, yaitu AK, yang diketahui sebagai anggota Polsek Metro Menteng, dilepaskan oleh KPK.

Dalam kasus ini, AK diduga sebagai kurir yang membawa uang dari Andrew sebagai pemberi kepada Adriansyah sebagai penerima uang. Namun, dalam pemeriksaan, penyelidik KPK belum menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan AK sebagai tersangka.