Saksi Ahli KPK: Ketentuan Tuntutan Ganti Rugi Tidak Mengikat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Yahya Harahap berpendapat, ketentuan ganti rugi yang diajukan tersangka maupun terdakwa di gugatan praperadilan tidak bersifat mengikat. Meski begitu, ada aturan yang mengatur mengenai batasan ganti rugi tersebut.

"Saya tidak tahu apakah bisa (lebih besar atau tidak tuntutan ganti rugi itu). Tapi, hakim bisa meng-enlarge (memperbesar) dengan pertimbangan kemanusiaan," kata Yahya saat menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan praperadilan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/4/2015).

Mantan Hakim Agung itu menjelaskan, di dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ganti rugi yang dapat diajukan tersangka atau terdakwa seperti yang dimaksud di dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 5.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.

"Sedangkan, seandainya apabila dalam penangkapan, penahanan dan tindakan lain seperti dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan sakit atau cacat besarnya ganti rugi setinggi-tingginya Rp 3.000.000," ujar dia.

Suryadharma mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2010-2013. Selain itu, Suryadharma juga mengajukan ganti rugi sebesar Rp 1 triliun kepada KPK.

Pengacara Suryadharma, Johnson Panjaitan mengatakan, ada dua alasan yang menyebabkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu menuntut ganti rugi sebesar itu. Pertama, penetapan status tersangka itu telah mencoreng harga diri Suryadharma. "Kasus itu berkaitan dengan umat dan Tuhan, ini bukan hanya sekedar urusan duniawi semata," ujar Johnson.

Tak hanya bagi Suryadharma, kata dia, penetapan status tersangka ini juga memberikan efek yang luas bagi keluarga dan Kementerian Agama yang dipimpinnya.

Kedua, ia menambahkan, kasus yang diselidiki KPK bertentangan dengan prestasi yang diraih Suryadharma. Ia menjelaskan, berdasarkan hasil survey tingkat kepuasan jamaah haji yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan kepuasan selama kurun waktu empat tahun terakhir sejak 2010-2013.

Di tahun 2010, misalnya, indeks kepuasan mencapai 81,45 persen atau tergolong memuaskan atau di atas standar. Sementara, di tahun 2013 indeks kepuasan mencapai 90 persen atau tergolong sangat memuaskan.

"Kementerian Agama juga dianugerahi oleh Konvensi Haji dan Umroh Dunia atau World Hajj and Ummra Convention (WHUC) pada tahun 2012 sebagai negara penyelenggara haji terbaik di dunia," kata dia.