Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini Kemensos Cairkan Dana PSKS Serentak se-Indonesia

Kompas.com - 01/04/2015, 02:24 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial akan melakukan pencairan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), secara serentak pada, Rabu (1/4/2015). Pencairan dana tersebut dilakukan di 34 Kantor Pos Ibukota Provinsi seluruh Indonesia.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dana PSKS sebesar Rp 600 ribu tersebut akan diberikan bagi 16,3 juta warga miskin yang tersebar di Indonesia. Selain di Kantor Pos, pencairan dana juga dapat dilakukan melalui Bank Mandiri.

"Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) bisa mencairan uang secara serentak di Kantor Pos, mulai pukul 09.00 pagi," ujar Khofifah dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (31/3/2015).

Dana sejumlah Rp 600 ribu tersebut, menurut Khofifah, adalah akumulasi dana yang seharusnya diberikan sejak Januari-Maret 2015. Ada pun setiap bulannya, masing-masing penerima mendapatkan Rp 200 ribu. Khofifah mengatakan, 16,3 juta warga penerima dana PSKS tersebut masing-masing terdiri dari 15,5 juta pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS), 340 ribu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan cadangan bagi 500 ribu penerima yang belum terdaftar.

Khofifah mengatakan, dana-dana yang sudah bisa dicairkan tersebut diharapkan dapat kembali meningkatkan daya beli masyarakat, atas situasi perekonomian yang semakin sulit saat ini.

"Bagi warga yang belum mendapatkan bantuan, agar didata dan didaftarkan oleh lurah secara berjenjang ke camat, bupati, gubernur dan disampaikan kepada Kementerian Sosial untuk diproses,” kata Khofifah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com