Bambang Ingatkan Demokrat Dukung Angket jika Tak Mau "Di-Golkar-kan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan Partai Demokrat untuk mendukung hak angket terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

Jika Demokrat tidak ikut mendukung dan hak angket ternyata tidak lolos di paripurna DPR, Bambang khawatir Demokrat akan menjadi korban selanjutnya.

"Demokrat memang walau tidak ikut tanda tangan (hak angket), tapi saya yakin dan percaya, Partai Demokrat tidak ingin 'di-Golkar-kan'," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Bambang melihat peluang Demokrat menjadi korban Menkumham cukup besar. Meski partai penyeimbang, selama ini Demokrat lebih mendukung Koalisi Merah Putih dibandingkan Koalisi Indonesia Hebat. (Baca: Menkumham Sahkan Kepengurusan PAN 2015-2020)

Terlebih lagi, Demokrat juga akan menggelar kongres untuk memilih ketua umum baru dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Bambang yakin saat paripurna nanti, meski tak ikut menandatangani, Demokrat akan tetap mendukung hak angket yang diajukan KMP.

"Kalau tidak mau 'di-Golkar-kan', Demokrat akan mendukung kami," ujar Bambang. (Baca: PPP Kubu Romy Yakin Paripurna DPR Bakal Tolak Hak Angket)

Hak angket digulirkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie bersama fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. KMP menganggap Menkumham telah bertindak sewenang-wenang dengan mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono. (Baca: Fadli Zon: Kalau Saya Presiden, Saya Pecat Yasonna Hari Ini)

KMP juga mempermasalahkan keputusan Menkumham yang sebelumnya mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy. (Baca: Kubu Agung Disahkan, Fraksi Parpol di KMP Pastikan Gunakan Hak Angket)

Yasonna merasa pengesahan kepengurusan Agung sudah sesuai dengan undang-undang. Karena itu, ia siap menghadapi proses hukum yang dilakukan kubu Aburizal. (Baca: Merasa Benar, Menkumham Persilakan Kubu Aburizal Gugat Keputusannya ke PTUN)