Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/02/2015, 14:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III DPR memastikan Panitia Kerja untuk mengusut berbagai dugaan pelanggaran kode etik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad akan tetap berjalan. Panja akan tetap bekerja meski DPR memasuki masa reses pada 18 Februari hingga 23 Maret 2015.

"Terlepas efektif tidak efektif, kerja Panja pada masa reses ini, yang pasti kami sudah membentuk Panja dan akan tetap kami jalankan," kata anggota Komisi III DPR, Junimart Girsang, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Junimart mengatakan, Panja ini beranggotakan sembilan orang perwakilan dari semua fraksi. Panja akan meminta keterangan dari beberapa orang yang disebut terkait manuver politik dan hubungan diduga menyalahi kode etik Abraham Samad sebagai komisioner KPK.

Junimart menyebutkan, mereka yang akan dipanggil di antaranya Puteri Indonesia Elvira Devinamira yang disebut oleh pemilik Capitol Residence, Supriansyah, pernah bertemu dengan Abraham Samad di apartemen di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, itu. 

Selain itu, Panja juga akan mengundang wanita bernama Feriyani Lim terkait pemalsuan dokumen untuk pembuatan paspor yang kini menjerat Abraham Samad sebagai tersangka di Polda Sulawesi Selatan Barat.

"Ini kami lakukan bagian dari fungsi pengawasan Komisi III DPR, apalagi KPK mitra kerja dari Komisi III. Tentu kita juga ingin agar masalah ini bisa clear ya dan tidak terjadi saling pendapat di masyarakat," ujarnya.

Junimart menyarankan, Abraham Samad sebaiknya melakukan langkah hukum melapor kepada kepolisian apabila merasa difitnah dengan pengakuan sejumlah pihak yang disampaikan kepada Komisi III DPR. 

"Kita mau KPK bersih dan KPK jangan digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Kalau merasa difitnah tidak boleh beropini, beliau kan penegak hukum yang selama ini saya sendiri sangat salut, jangan sampai kesalutan saya runtuh terhadap beliau," kata Junimart.

Kesepakatan Komisi III membentuk Panja diambil dalam rapat pleno setelah Komisi III menggelar rapat dengar pendapat umum dengan mantan Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dan mantan Koordinator Tim Sebelas, Andi Widjajanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com