Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ngantor" di Bogor, Rombongan Jokowi Jangan Bikin Macet

Kompas.com - 17/02/2015, 07:08 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemerintah tidak ingin aktifitas warga Bogor terganggu saat Presiden Joko Widodo melakukan acara kenegaraan di Istana Bogor. Menurut informasi kalangan Istana, Jokowi akan lebih banyak berkantor di Bogor.

Yuddy meminta Polres Bogor Kota melakukan pengaturan lalu lintas saat iring-iringan Presiden menuju Istana Bogor dan jangan sampai ada keluhan terkait hal itu.

"Bapak Presiden tidak ingin mengganggu kegiatan masyarakat. Jadi saat Bapak lewat, jalan jangan ditutup seluruhnya. Jangan sampai karena ada Presiden jalan jadi macet," ujar Yuddy, saat berkunjung ke Mapolres Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat, Senin (16/2/2015).

Ia mengatakan, rekayasa lalu lintas harus benar-benar disiapkan tanpa merugikan aktifitas masyarakat.

"Jangan sampai presidennya masih di wilayah Cibinong, tapi jalan di Kota Bogor sudah ditutup akhirnya jadi macet parah. Kemudian masyarakat harus mencari jalan sendiri, kasihan kan masyarakat," kata politisi Partai Hanura ini.

Yuddy juga meminta jajaran kepolisian untuk memaksimalkan peran Binmas dalam rangka cipta kondisi. Anggota Binmas harus ikut menyosialisasikan tentang pembinaan wilayah agar suasana tetap kondusif.

"Sosialisasi kepada masyarakat bahwa Presiden ke Bogor ini adalah berkah bukan masalah. ‎Keberhasilan dari cipta kondisi ini adalah adanya kondusifitas keamanan," katanya.

Menanggapi permintaan Menpan-RB, Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polres Bogor Kota, Kompol Sahroni mengatakan, pihaknya sudah membuat rencana pengamanan Presiden mulai dari pintu tol hingga ke Istana Bogor. Petugas juga disiagakan di setiap titik-titik kemacetan.

"Ada beberapa jalur yang dikondisikan mulai dari pintu Tol sampai Istana Bogor. Protap itu selalu dilaksanakan setiap ada presiden berkunjung ke Istana Bogor," kata Sahoni.

Untuk pengamanan Presiden Jokowi selama di Bogor, Polres Bogor Kota menerjunkan 1.186 personel gabungan yang berasal dari enam Polsek.

"Untuk anggota Polsek Bogor Tengah jumlahnya paling banyak, karena Istana Bogor masuk wilayah Bogor Tengah," ujar Sahroni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas Hacker

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas Hacker

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

Nasional
Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Nasional
Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Nasional
MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Nasional
Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com