Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa yang Terjadi jika Jokowi Urung Lantik BG?

Kompas.com - 14/02/2015, 13:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri belum menemui titik terang. Partai politik pengusung Presiden masih bersikeras agar Budi Gunawan (BG) dilantik.

Namun, di sisi lain, sinyal-sinyal Presiden urung melantik BG malah mengemuka. Lantas, apa yang terjadi jika Presiden urung melantik mantan ajudan presiden masa Megawati Soekarnoputri tersebut?

Pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto, menyebutkan satu kata saja dalam menjawab hal tersebut. "Berantem," ujar Nico, di salah satu restoran di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015). "Pasti berantem lagi antara koalisi dan Presidennya," lanjut dia.

Menurut Nico, urung melantik BG sebagai kepala Polri dan menggantinya dengan nama lain hanya akan memperpanjang konflik antara Jokowi dan partai politik pengusungnya yang telah terjadi sebelumnya.

"Partai koalisi, termasuk PDI-P, pasti merasa bahwa keinginan politiknya tidak diakomodasi oleh Presiden," lanjut dia.

Menurut Nico, konflik tersebut merupakan lanjutan dari konflik yang sebelumnya. Nico menyebutkan, konflik yang sebelumnya terjadi antara Presiden dan parpol koalisi terletak pada kurangnya representasi PDI-P di kabinet dan orang-orang di sekitar Presiden.

"Terlebih lagi, sekarang sudah mulai muncul isu reshuffle menteri. Mereka-mereka yang dianggap pengkhianat, 'Brutus', disingkirkan," ujar Nico.

Jika keinginan-keinginan partai koalisi itu tak diakomodasi oleh Presiden, Nico menengarai, perombakan kabinet akan menjadi momen pecahnya konflik antara partai koalisi dan Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com