Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Untung Ruginya jika Jokowi Batalkan Pencalonan Budi Gunawan

Kompas.com - 01/02/2015, 19:03 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai tengah terjebak pada pilihan untuk mengambil keputusan dari kacamata publik atau dari logika elit politik terkait pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Jika berpikir dengan logika publik, maka Jokowi harus menunda pelantikan Budi sebagai kepala Kepolisian RI pengganti Jenderal Sutarman.

"Ini pilihan Jokowi sendiri, tetapi seorang pemimpin yang pada mulanya dia hadir dan muncul dipersepsikan sebagai pemimpin yang kharismatik dan populis itu memang di kemudian hari di pemerinahannya itu memang akan dihadpkan dengan persoalan-persoalan bersifat elit politik," kata Direktur Riset Akbar Tandjung Institute Muhammad Alfan Alfian di Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Alfan menilai ada untung ruginya jika Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Jika Jokowi tidak melantik Budi, menurut Alfan, hubungannya dengan partai penguasa, terutama PDI-Perjuangan akan renggang. PDI-P, lanjut dia, akan kecewa berat. Hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dinilainya akan ikut memburuk jika Jokowi tidak melantik Budi.

"Hubungan dengan Megawati juga mungkin akan memburuk jika tidak dilantik gitu ya, terlepas bahwa tadi ada keterangan bahwa Megawati tidak menyodorkan BG ke Jokowi tetap ada inisiatif Jokowi sendiri, dibalik itu kita tidak tahu, tetapi hubungan dengan partai pengusung bisa renggang seaindanya BG tidak dilantik," ujar dia.

Namun, di sisi lain, Jokowi tidak akan menuai reaksi negatif dari masyarakat. Popularitasnya pun akan tetap terjaga. Selain itu, Alfan menilai langkah ini bisa membuka perubahan peta politik. Bisa saja, menurut dia, Jokowi tidak melantik Budi kemudian memanfaatkan kekuatan partai oposisi untuk berbalik mendukung dia.

Kemungkinan ini tercermin dari pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor. Seusai pertemuan, Prabowo mengatakan akan mendukung apa pun keputusan Presiden.

"Terjadi perpindahan logika politik dalam konstelasi politik di Indonesia. Nah kalau ini bisa saja sangat mungkin terjadi karena politik kita cair hari-hari ini dan Jokowi bisa memainkan bandul itu," ujar Alfan.

Di samping itu, Alfan menilai Jokowi tetap bisa mempertahankan kepercayaan publik meskipun dia melantik Budi. Misalnya dengan memberhentikan Budi setelah Jokowi melantiknya. Saat ini, menurut dia, Jokowi tengah melakukan test on the water atau menguji reaksi publik atas kemungkinan-kemungkinan langkah yang diambilnya terkait pelantikan Budi Gunawan.

Sebelumnya Jokowi menunda pelantikan Budi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka. Budi disangka menerima pemberian hadiah atau janji terkait jabatannya sebagai Kepolisian. Belakangan muncul dugaan jika pencalonan Budi tersebut dilakukan bukan atas inisiatif Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com