Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan dengan Prabowo Pertanda Jokowi Sedang Butuh Banyak Bantuan Politik

Kompas.com - 30/01/2015, 16:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2015) kemarin, memberikan isyarat bahwa Jokowi saat ini sedang membutuhkan banyak bantuan kekuatan politik lain. Hal itu perlu karena dalam waktu dekat ada sejumlah pembahasan di DPR terkait kebijakan pemerintah yang memerlukan banyak dukungan.

"Bukan tidak mungkin, ada permintaan dukungan politik di parlemen terhadap isu-isu tertentu, seperti dalam hal pemilihan Kapolri, atau bisa saja hal lain seperti dalam hal pembahasan APBN-P," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/1/2015).

Yunarto berpendapat bahwa Jokowi kini tengah menghadapi dilema. Di satu sisi, Jokowi mendapat tekanan publik untuk membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Di sisi lain, tekanan untuk segera melantik tersangka dugaan penerimaan gratifikasi itu justru datang dari koalisi partai politik pendukung Jokowi.

Jika nantinya Jokowi membatalkan pelantikan Budi sebagai kapolri baru, kata Yunarto, bukan menjadi sebuah keniscayaan bila koalisi pendukung justru akan melawannya di parlemen. Jika demikian, sulit bagi Jokowi untuk merealisasikan program kerjanya.

"Soal perbedaan pendapat mengenai pelantikan Budi Gunawan ini bisa saja menjadi efek lain," katanya.

Yunarto menilai komunikasi Jokowi dan Prabowo secara tidak langsung dapat meningkatkan posisi tawar Jokowi. Jokowi seolah mengisyaratkan bahwa ia sudah tidak lagi menjadi petugas partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com