Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Tedjo Edhy Ditegur Presiden dan Wapres karena Komentarnya

Kompas.com - 27/01/2015, 16:06 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo sudah menegur Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy terkait pernyataan yang menuai kritik masyarakat. Tedjo sebelumnya menilai Komisi Pemberantasan Korupsi kekanak-kanakan karena mengerahkan massa pendukung. Ia juga menyebut massa yang mendukung KPK tersebut merupakan rakyat tidak jelas.

"Tentu Presiden sudah memberikan suatu nasihat-nasihat. Suatu apa itu, agar diluruskan, yang baik," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Menurut Kalla, Presiden sudah mengingatkan Tedjo untuk berhati-hati dalam berbicara. Tedjo diminta tidak menggunakan istilah-istilah yang tak sesuai. Kalla pun mengaku ikut menasihati Tedjo.

"Saya juga sudah memberikan pandangan ke Pak Tedjo untuk memakai istilah-istilah yang lebih sesuailah," ujar Kalla.

Mengenai kemungkinan pemerintah melakukan perombakan kabinet (reshuffle) menjelang 100 hari pemerintahannya, Kalla mengatakan bahwa sejauh ini belum ada niat untuk mengganti para pengisi kabinet.
"Belum, masa 100 hari langsung di-reshuffle?" kata Kalla.

Ia juga menilai bahwa evaluasi kabinet tidak harus dilakukan menjelang 100 hari pemerintahan, tetapi bisa kapan pun dilakukan oleh Presiden. 

Saat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (24/1/2015), Tedjo menyinggung soal dukungan rakyat kepada KPK. Ia menyindir pimpinan KPK yang dianggapnya terkesan memperkeruh suasana dengan mengatasnamakan rakyat pasca-Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri.

"Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini, enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu, konstitusi yang mendukung," kata Tedjo. (Baca: Menko Polhukam Nilai KPK Kekanak-kanakan jika Kerahkan Massa)

Pernyataan Tedjo ini menuai kritik dari masyarakat, terutama para netizen. Melalui meme alias konten guyonan, netizen menyindir Tedjo. Tak hanya berguyon, netizen juga mengkritik keras hingga menilai Tedjo layak dipecat sebagai menteri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com