Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adnan Pandu Praja Anggap Pelapornya Cari Popularitas

Kompas.com - 25/01/2015, 14:42 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja menilai pelapornya ingin memanfaatkan situasi pelemahan fungsi terhadap KPK.

Seperti diberitakan, Adnan dilaporkan terkait dugaan tindak kriminal atas perampasan kepemilikan saham dan aset secara ilegal di PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur.

"Orang yang melaporkan saya itu orang yang cari popularitas dan keuntungan di balik peristiwa ini," kata Adnan disela acara aksi #SaveKPK di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Menurut Adnan, pelapornya harus siap bahwa tindakannya tersebut mengandung risiko.

"Perlu diperhitungkan. Kalau mengkriminalisasikan saya merupakan bentuk pelemahan KPK, mengadu domba. Kalau mau proses saya tunggu saya lepas dari KPK," ujar mantan anggota Kompolnas itu yang juga menyatakan siap apabila diperiksa Bareskrim Mabes Polri.

Adnan dilaporkan terkait dugaan tindak kriminal atas perampasan kepemilikan saham dan aset secara ilegal di PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur.

Adnan mengungkapkan peristiwa yang dilaporkan terjadi sebelum ia menjadi anggota Kompolnas. Saat itu Adnan menjadi penasihat hukum perusahaan kayu tersebut.

"Semua sudah diklarifikasi oleh pansel yang dipimpin Faruq Muhammad. Setelah itu saya masuk KPK dilakukan seleksi, diklarifikasi, dan tidak ada masalah. Maka rencananya pansel akan melakukan klarifikasi ke media bahwa saya sudah clear," jelas Adnan.

Adnan melihat ada upaya kriminalisasi terhadap pemimpin-pemimpin KPK untuk melemahkan fungsi KPK. Pelaporan terhadap Adnan menyusul setelah penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW), Jumat (23/1/2015) oleh Bareskrim Mabes Polri berkaitan dengan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010.

Meskipun begitu, menurut Adnan, pemimpin KPK sudah mempersiapkan segala hal bahkan yang paling buruk sekalipun. Apalagi, jabatan mereka tersisa tinggal 11 bulan lagi.

"Kami akan menyelesaikan tunggakan-tunggakan kasus," ujarnya.

Namun, Adnan tidak setuju apabila dibentuk jabatan "pelaksana tugas" (Plt) sebagai antisipasi situasi darurat yang menimpa KPK.

"Menurut kami yang diperlukan SP3 kasus Pak BW. Kalau itu tidak dilakukan apalagi memilih Plt yang tidak kredibel, maka akan melemahkan KPK," ujar Adnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com