Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas: Yang Dinas di Pemerintahan SBY Bukan Berarti Bisa Dicap Orang SBY

Kompas.com - 20/01/2015, 15:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menghargai semua keputusan Presiden Joko Widodo dalam menetapkan pejabat negara. Menurut Ibas, perubahan posisi pejabat negara merupakan konsekuensi logis dari bergantinya suatu pemerintahan.

"Rezim sudah berganti. Kita berikan kesempatan pemerintah untuk menentukan pemerintahan beliau," kata Ibas, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Namun, kata Ibas, ia mengaku menyayangkan jika penentuan pejabat negara dilakukan Presiden Jokowi berdasarkan subyektivitas. Hal ini diungkapkan Ibas terkait pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mencium adanya rumor pemerintahan Jokowi melakukan "pembersihan" terhadap pejabat yang bertugas sejak era pemerintahan sebelumnya.

"Tentunya kita menyayangkan kalau (pemilihan pejabat negara) berdasarkan like or dislike, atau hanya beban sejarah yang mungkin jadi bagian dari kelompok tertentu di pemerintahan," ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu melanjutkan, dia juga menyayangkan jika perwira tinggi di TNI/Polri dimutasi atau dicopot dari jabatannya karena alasan yang tidak jelas. Ia merasa tak menemukan alasan jika para perwira tinggi TNI/Polri yang telah bertugas sejak era pemerintahan Presiden SBY mendadak dimutasi atau dicopot oleh pemerintahan Jokowi.

"Yang selama ini berdinas dan bertugas di masa pemerintahan Pak SBY bukan berarti orang-orang tersebut bisa dicap sebagai 'orang SBY'. Kita hindari politik argumentasi seperti itu," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono bersuara terkait konflik pemilihan kepala Polri. Ia menanggapi adanya usaha "pembersihan orang-orang SBY" dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

"Di tengah-tengah situasi politik yang menghangat saat ini, saya juga mendengar sejumlah isu, mungkin juga 'provokasi', yang bisa memecah belah di antara kita semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya. Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah pembersihan 'orang-orang SBY', baik di jajaran TNI, Polri, maupun aparatur pemerintahan," kata SBY dalam akun Facebook pribadi miliknya yang ditulis pada Minggu (18/1/2015).

SBY yang mendengar isu tersebut langsung kaget. Ia menilai, jika yang dimaksud dalam isu itu adalah orang-orang dalam Kabinet Indonesia Bersatu, maka hal itu wajar saja. Namun, yang beredar adalah isu pembersihan di jajaran TNI/Polri.

Meski menanggapi isu yang beredar itu, SBY tidak yakin Jokowi akan melakukan pembersihan tersebut. "Kalau hal itu terjadi, bagaimana pula nanti jika Presiden baru pengganti Pak Jokowi juga melakukan 'pembersihan' yang sama," tulis SBY. (Baca: SBY Kaget Dengar Ada Isu "Pembersihan" dalam Pemerintahan Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com