Pengamat LIPI: Polri Tak Untung Jika Kembali Konflik dengan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan, berkonflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menguntungkan bagi Kepolisian RI.

"Polri tidak akan nyaman bila harus kembali berhadap-hadapan dengan KPK yang memiliki potensi untuk menyerang mereka. Plt Kapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti pasti juga merasakan ketidaknyamanan itu," kata Firman Noor dihubungi di Jakarta, Minggu (18/1/2015), seperti dikutip Antara, menyikapi kasus yang menjerat Komjen Budi Gunawan.

Firman mengatakan, KPK juga lebih memiliki modal berupa dukungan publik. Bila terjadi konflik, maka publik akan lebih mendukung KPK daripada Polri. Secara pendanaan Polri lebih memiliki modal, tetapi mereka miskin dukungan publik.

Karena itu, Firman menilai keputusan Presiden Joko Widodo memilih Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri merupakan upaya untuk mereduksi kemungkinan konflik antara KPK dengan Polri.

"Selain itu, Badrodin tentu dinilai sebagai figur yang lebih bisa diterima oleh publik dan internal Polri. Presiden tentu mempertimbangkan hal itu," tuturnya.

Firman menambahkan, memang sangat sulit mencari figur yang benar-benar bersih.

"Kalau ingin perwira seperti Pak Hoegeng, (mantan Kapolri yang dikenal bersih) tentu sangat sulit. Mungkin hanya dia satu-satunya, tidak akan ada 'Hoegeng' yang lain," katanya.

Presiden Jokowi memutuskan menunda melantik Budi sebagai Kapolri meski dia telah melalui seluruh tahapan untuk menduduki jabatan itu, termasuk telah mendapat persetujuan dari DPR. Ini karena Budi sedang menjalani proses hukum setelah Selasa lalu diumumkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Presiden sudah memberhentikan dengan hormat Jenderal Pol Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri. Komisaris Jenderal Badrodin Haiti yang sebelumnya Wakil Kepala Polri lalu diangkat menjadi Pelaksana Tugas Kepala Polri.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan, KPK menghormati keputusan Presiden menunda melantik Budi sebagai Kepala Polri. KPK meyakini, keputusan itu tak akan mengurangi kerja sama KPK dengan Polri dalam memberantas korupsi.