Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNP2TKI Minta Presiden Moratorium Pengiriman ABK ke Luar Negeri

Kompas.com - 09/01/2015, 11:31 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, pemerintah sebaiknya melakukan moratorium terkait pengiriman anak buah kapal (ABK) ke luar negeri.

Menurut Nusron, perusahaan dan negara asing yang ingin mempekerjakan ABK harus menjamin kemananan dan keselamatan pekerja.

"Kami ingin mengusulkan kepada Presiden (Joko Widodo), terutama pada Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan untuk membuat moratorium pengiriman ABK ke luar negeri," ujar Nusron, saat ditemui seusai serah terima 13 jenazah ABK Oryong 501 di Terminal Kargo 530, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (9/1/2014).

Nusron mengatakan, pengiriman ABK dari Indonesia dalam setahun, jumlahnya mencapai 17.000 orang. Pengiriman tersebut, kata Nusron, juga menimbulkan banyak permasalahan.

Ia mengatakan, para ABK seringkali ditugaskan untuk berlayar ke tempat tujuan yang sangat jauh, tanpa memperhatikan kondisi alam dan cuaca yang berpengaruh terhadap aspek keselamatan.

Selain itu, kondisi kapal dan prasarana pelayaran juga sering kali diabaikan perusahaan pemilik kapal, sehingga tidak ada jaminan keamanan bagi ABK.

Nusron mengatakan, selain membatasi tingkat pengiriman ABK, moratorium juga diharapkan dapat menyadarkan masyarakat lokal untuk mengupayakan hasil laut di dalam negeri.

"Padahal, laut kita jauh lebih luas. Malah ada orang Indonesia yang jadi ABK kapal asing, tetapi mengambil ikan di perairan Indonesia, mencuri lagi," kata Nusron.

Nusron menambahkan, moratorium diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2015. Pemerintah perlu secepatnya memberikan perlakuan khusus terhadap masalah yang dihadapi ABK saat bekerja di kapal milik asing.

Kapal penangkap ikan Oryong 501 milik perusahaan Sajo Industries asal Korea Selatan, tenggelam di perairan Bering, Rusia, awal Desember lalu. Sejauh ini, penyebab tenggelamnya kapal, akibat cuaca buruk.

Kapal tersebut membawa 35 ABK yang merupakan warga negara Indonesia (WNI). Dalam insiden tersebut, sebanyak 3 orang ABK WNI berhasil selamat. Namun, sebanyak 16 ABK lainnya ditemukan tim SAR dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara itu, 16 ABK asal Indonesia lainnya hingga kini belum ditemukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com