Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Penurunan Harga BBM Jangan Jadi Pencitraan

Kompas.com - 31/12/2014, 14:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Komisi VI DPRI dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo berharap rencana pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi bukan sekedar pencitraan.

"Saya berharap kebijakan itu benar-benar tulus tidak karena pencitraan," katanya melalui pesan Blackberry di Jakarta, Rabu.

Sartono Hutomo berharap kebijakan Presiden Jokowi menurunkan harga BBM bersubsidi dilakukan dengan tulus dan berdasarkan imbas turunnya harga minyak dunia bukan semata-mata hanya ingin pencitraan.

Sartono Hutomo menilai rencana pemerintah yang ingin menurunkan harga BBM bersubsidi sudah seharusnya dilakukan.

Hal itu menurut dia karena kebijakan menaikkan harga BBM sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo patut dipertanyakan mengingat harga minyak dunia sedang turun.

"Prinsipnya apabila harga BBM bersubsidi turun maka bagus, berarti mendengar suara-suara yang selama ini tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dengan beberapa implikasinya," ujarnya.

Menurut dia, sikap Presiden yang menurunkan harga BBM bersubsidi menunjukkan kalau kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan secara terburu-buru.

Saat ini ujar dia, pemerintah mulai menyadari dan mendengar aspirasi masyarakat yang selama ini menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Berarti pemerintah menyadari keputusannya selama ini agak terburu-buru ditengah kenaikan harga TDL, harga gas yang melukai hati rakyat," katanya.

Pemerintah berencana menurunkan harga BBM bersubsidi per 1 Januari 2015, estimasi penurunan harga untuk Premium dikisaran Rp900 dari harga Rp8.500 menjadi Rp7.600. Sementara untuk jenis Solar turun Rp250 dari harga Rp7.500 menjadi Rp7.250.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com