Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Ingin Tegas Tertibkan Kapal Ilegal, tetapi...

Kompas.com - 23/12/2014, 14:38 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — TNI menyatakan akan bersikap tegas dalam menertibkan kapal ilegal di perairan Indonesia. Namun, ketegasan tersebut harus dibarengi dengan perencanaan yang baik agar tidak melanggar hukum-hukum internasional.

"Prinsipnya TNI tidak ragu-ragu, TNI tidak mendua, TNI tidak main mata, TNI akan bersikap tegas, tetapi ketegasan itu tidak ngawur. Ketegasan itu terukur dengan baik agar pemerintah tidak mendapat komentar-komentar negatif dari luar," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/12/2014).

Moeldoko mengatakan, penangkapan kapal ilegal di perairan Indonesia memiliki proses yang tidak mudah. Terlebih saat ini kapal-kapal pencuri ikan tersebut memiliki sistem teknologi yang canggih sehingga TNI tidak bisa dengan mudah menangkap kapal-kapal tersebut.

"Saat kita mendeteksi ada kapal (ilegal), begitu kita bergeser ke sana, mereka sudah berpindah lagi di tempat lain. Ini karena sama-sama memiliki alat canggih," kata Moeldoko. (Baca: Jokowi: Saya Sampai Tiga Kali Perintah Tenggelamkan, Baru Ada Kapal yang Tenggelam)

Moeldoko menuturkan, Indonesia memiliki perairan yang sangat luas. Diperlukan ruang dan waktu untuk menyiapkan kekuatan dalam mengawasi dan menjangkau lokasi-lokasi yang dideteksi terdapat kapal ilegal. TNI juga tidak bisa begitu saja menurunkan pesawat tempur untuk melakukan penembakan terhadap kapal ilegal.

"Ada sebuah prosedur yang harus kita ikuti. Bukan kita tidak berani, tetapi itu ada aturan internasional yang diberlakukan. Kita bukan hidup di ruang hampa. Kita hidup di ruang yang penuh aturan. Kita tetap tegas, tapi tidak keluar dari aturan yang menjadi kesepakatan," kata Moeldoko.

Moeldoko berjanji akan melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal asing dengan secepat-cepatnya. Namun, TNI juga akan tetap memperhatikan koridor-koridor hukum internasional demi menjaga nama baik Indonesia di mata dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Masuk Bursa Pilkada Jateng, Kaesang: Alhamdulillah, Tunggu Kejutan Bulan Agustus

Masuk Bursa Pilkada Jateng, Kaesang: Alhamdulillah, Tunggu Kejutan Bulan Agustus

Nasional
Momen Panglima TNI-Kapolri Nyanyi Bareng di Pagelaran Wayang Kulit

Momen Panglima TNI-Kapolri Nyanyi Bareng di Pagelaran Wayang Kulit

Nasional
Ketua KPU Dipecat, Kaesang: Itu yang Terbaik, Kita Hormati

Ketua KPU Dipecat, Kaesang: Itu yang Terbaik, Kita Hormati

Nasional
Blusukan di Tanjung Priok, Kaesang: Bertemu Relawan Pak Presiden

Blusukan di Tanjung Priok, Kaesang: Bertemu Relawan Pak Presiden

Nasional
Ombudsman Ungkap Persoalan PPDB di 10 Provinsi, Antara Lain Manipulasi Sertifikat

Ombudsman Ungkap Persoalan PPDB di 10 Provinsi, Antara Lain Manipulasi Sertifikat

Nasional
Zuhairi Misrawi Masuk Kepengurusan DPP PDI-P, Hasto: Non-aktif karena Jabat Dubes

Zuhairi Misrawi Masuk Kepengurusan DPP PDI-P, Hasto: Non-aktif karena Jabat Dubes

Nasional
Hasto Ungkap Heru Budi Kerap Dialog dengan Megawati Bahas Jakarta

Hasto Ungkap Heru Budi Kerap Dialog dengan Megawati Bahas Jakarta

Nasional
Paus Fransiskus Akan Hadiri Pertemuan Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal pada 5 September 2024

Paus Fransiskus Akan Hadiri Pertemuan Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal pada 5 September 2024

Nasional
Pengacara SYL Sebut Pejabat Kementan Harusnya Jadi Tersangka Penyuap

Pengacara SYL Sebut Pejabat Kementan Harusnya Jadi Tersangka Penyuap

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Panglima Ingatkan soal Tanggung Jawab

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Panglima Ingatkan soal Tanggung Jawab

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak ESDM Terkait Dugaan Korupsi Proyek PJUTS Tahun 2020

Bareskrim Periksa Pihak ESDM Terkait Dugaan Korupsi Proyek PJUTS Tahun 2020

Nasional
SYL Tuding Pejabat Kementan Fasilitasi Keluarganya agar Naik Jabatan

SYL Tuding Pejabat Kementan Fasilitasi Keluarganya agar Naik Jabatan

Nasional
Hasto PDI-P Jelaskan Kenapa Puan Sebut Kaesang Dipertimbangkan untuk Pilkada Jateng

Hasto PDI-P Jelaskan Kenapa Puan Sebut Kaesang Dipertimbangkan untuk Pilkada Jateng

Nasional
Bareskrim Ungkap Alasan Geledah Kementerian ESDM, Ada Saksi Tak Serahkan Bukti

Bareskrim Ungkap Alasan Geledah Kementerian ESDM, Ada Saksi Tak Serahkan Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com