Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Kritik Transmigration Award 2014 karena Tak Pakai Bahasa Indonesia

Kompas.com - 15/12/2014, 13:54 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla melontarkan kritik saat memberikan piala Transmigration Award 2014 di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta, Senin (15/12/2014). Menurut Kalla, nama dari penghargaan itu tidak bercita rasa Indonesia.

Transmigration Award adalah penghargaan untuk pihak-pihak yang ikut serta mendukung keberhasilan program transmigrasi. Ada tiga kategori dalam penghargaan ini, yaitu Makarti Nayotama, Makarti Pradipa, dan Makarti Pramati.

"Nama acaranya bahasa Inggris (Transmigration Award), di piala pakai bahasa Sanskerta, tidak ada bahasa Indonesianya ini. Seharusnya, 'Penghargaan Transmigrasi 2014'," kata Kalla.

Ucapan yang dilontarkan Kalla pada awal sambutannya itu langsung mengundang tepuk riuh dari peserta acara. Hadir dalam acara itu Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar serta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

"Perlu diperbaiki. Tapi, tentunya ini bukan dibuat oleh Menteri Marwan yang sekarang," ujarnya.

Dalam sambutannya, Kalla menyampaikan bahwa transmigrasi sudah menjadi sejarah panjang di Indonesia. Program tersebut telah berjalan lebih dari satu abad pada pemerintahan yang berbeda-beda.

Sementara itu, Marwan mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun keempat diberikannya Transmigration Award.

Ia menjelaskan, penghargaan ini dimaksudkan untuk pemerintah provinsi daerah asal dan tujuan transmigrasi, kabupaten yang melaksanakan pembangunan dan pengembangan kota terpadu mandiri, dan perguruan tinggi serta media massa yang dinilai telah mendorong dan mengembangkan pelaksanaan program transmigrasi.

"Keberhasilan program transmigrasi tidak lepas dari kontribusi pemerintah, akademisi, para pakar, dan media massa. Keberhasilan dan kekurangannya harus kita akui bersama," ujarnya.

Adapun penerima Transmigration Award 2014 adalah pemerintah kabupaten/kota daerah asal transmigrasi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Karangasem.

Pemerintah kabupaten/kota daerah tujuan transmigrasi ialah Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah kabupaten/kota pelaksana pembangunan dan pengembangan kota terpadu mandiri ialah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com