Ini Langkah Pemerintah Cegah Klaim Wilayah Perbatasan oleh Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyadari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia kerap diklaim oleh negara tetangga. Untuk itu, kata dia, harus ada sikap yang jelas dari Indonesia untuk mengurus wilayah perbatasan.

"Tidak mungkin diklaim juga kalau kita memperjelas status wilayah kita. Selama ini mungkin sering diklaim karena tidak ada yang mengurus (wilayah perbatasan)," kata Ferry dalam konferensi pers usai bertemu dengan delegasi Malaysia, di kantornya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2014).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Pengarah Penilaian dan Pengkhidmatan Harta Kementerian Keuangan Malaysia, Abdul Hamid bin Abu Bakar.

Ferry mengatakan, pihaknya akan segera mengurus sertifikasi di setiap pulau atau pun wilayah perbatasan. Dengan begitu, akan jelas mana wilayah yang milik Indonesia dan mana wilayah milik Malaysia.

"Akan ada status hukum mana wilayah kita dan mana wilayah mereka," ujarnya.

Setelah sertifikasi selesai, dia meyakini tidak akan lagi terjadi klaim dari Malaysia. Nantinya, wilayah yang sudah disertifikasi itu akan diserahkan kepada pihak terkait seperti Kementerian Pertahanan.

Kasus terakhir wilayah Indonesia yang diklaim Malaysia adalah perairan tanjung datuk Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Malaysia sempat membangun tiang mercusuar wilayah itu. (baca: Malaysia Akhirnya Bongkar Sendiri Tiang Menara Suar di Tanjung Datuk)