Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus Marham Jamin Ical Tak "Main Uang" untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Kompas.com - 30/11/2014, 15:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis

BALI, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham memastikan tak ada praktik politik uang yang dilakukan Aburizal Bakrie untuk kembali mencalonkan diri menjadi ketua umum partai itu.

Idrus bahkan menjamin bahwa Aburizal maju dalam bursa ketua umum Partai Golkar karena besarnya dorongan dari pengurus Golkar di daerah dan bukan karena hasrat pribadi. Menurut dia, Aburizal mencalonkan diri lagi sebagai jawaban atas permintaan di internal partainya.

Majunya Aburizal sebagai calon ketua umum makin dipastikan saat hampir seluruh pimpinan DPD I Partai Golkar—pengurus di tingkat provinsi—memberikan dukungan kepadanya.

"Seribu persen tidak ada (politik) uang. Bagaimana mau bagi-bagi duit, beliau (Aburizal) yang diminta kok. Kalau ada yang bagi-bagi uang, laporkan!" kata Idrus, di lokas Munas IX Partai Golkar, Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11/2014).

Sebelumnya, anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Zainal Bintang mengaku mendapat laporan bahwa kubu Aburizal Bakrie berkeliling mencari dukungan ke daerah dengan imbalan uang muka Rp 250 juta untuk DPD I dan Rp 25 juta untuk DPD II.

Menurut Zainal, uang diberikan untuk memenangkan Aburizal dalam pemilihan ketua di forum Munas IX. Munas ini tak diikuti oleh kubu Agung Laksono dan kawan-kawan yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com