Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal: Tindakan Anarkis di DPP Golkar Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

Kompas.com - 25/11/2014, 21:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyesalkan terjadinya bentrok di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (25/11/2014) petang. Menurut Aburizal, kejadian bentrok itu menyalahi sistem demokrasi di Indonesia.

"Saya menyesalkan bahwa dalam jaman demokrasi sekarang ini ada pihak-pihak yang ingin memaksakan kehendak dengan melakukan suatu tindakan kekerasan. Ini tentu tidak dibenarkan di dalam demokrasi saat ini," kata Aburizal di Bakrie Tower, Jakarta, Selasa malam.

Aburizal mengimbau seluruh elemen Partai Golkar yang bertikai untuk menyudahi perpecahan di tubuh partai tersebut. Menurut dia, semestinya konflik diselesaikan dengan perdebatan dan bertukar pikiran, bukan dengan tindak kekerasan. "Saya kira kita perlu lakukan suatu perdebatan, silahturahmi dan bertukar pikiran untuk kemajuan Partai Golkar mendatang," kata Aburizal.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung juga menyayangkan sampai ada tindak kekerasan yang terjadi akibat konflik internal partainya. Apalagi, kata Akbar, sampai ada yang terluka dalam insiden tersebut.

"Saya melihat orang itu kesakitan kena pukul. Saya tanya orang itu siapa. 'Saya security'. Siapa yang pukul kamu? 'Saya tidak tahu'. Tapi, katanya orang yang tidak suka pada Golkar," kata Akbar.

Sebelumnya, terjadi bentrokan di Kantor DPP Partai Golkar sekitar pukul 15.30 dan berlangsung tak sampai lima menit. Kedua kelompok AMPG saling baku hantam di lapangan parkir dan menyebabkan beberapa sepeda motor mengalami kerusakan ringan.

Beberapa lampu sepeda motor pecah dan sejumlah helm juga rusak karena digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan. Kelompok pemuda itu berasal dari AMPG yang dipimpin Yorrys Raweyai dan AMPG yang dipimpin Ahmad Dolly Kurnia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com