JK: Munas Golkar Bukan Dipercepat, Malah Sudah Telat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar menilai pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang dijadwalkan pada 30 November 2014 mendatang justru lebih lambat dari jadwal yang seharusnya. Penetapan tanggal pelaksanaan Munas tersebut diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golkar di Yogyakarta pada 17-19 November lalu.

"Saya kira Munas Golkar bukan dipercepat, sudah telat malah. Jadi, telat sedikitlah, kita lihat nanti perkembangannya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Mengenai kriteria ideal calon ketua umum Golkar mendatang, Kalla mengatakan bahwa calon terbaik adalah sosok yang nantinya lebih banyak dipilih para kader. Kalla juga menilai pertentangan antara tujuh kandidat ketum Partai Golkar dan calon petahana Aburizal Bakrie masih dalam taraf wajar. "Namanya persaingan, terjadi di mana-mana," ujar dia.

Sebelumnya, Aburizal menyatakan siap untuk kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar periode lima tahun ke depan. Dia mengaku telah mendapatkan dukungan yang cukup dari DPD I dan DPD II.

Aburizal menegaskan, tak ada skenario yang digunakan untuk memuluskan jalannya untuk maju kembali sebagai calon ketua umum. Dia membantah isu percepatan Munas yang akan membuat calon ketua umum lainnya tak mempunyai cukup waktu untuk melakukan konsolidasi ke daerah-daerah. (Baca: Aburizal Diprediksi Menang Telak di Munas Golkar).

Selain Aburizal, kandidat lain yang siap maju sebagai calon ketua umum adalah Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Agung Laksono, MS Hidayat, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartarto, dan Agun Gunanjar.

Tekait dengan jadwal pelaksaan Munas, Agung Laksono mengaku kecewa. Menurut Agung, ada banyak keanehan di balik penetapan waktu pelaksanaan Munas IX tersebut. Ia mempertanyakan dasar pelaksanaan Munas pada 30 November mendatang. Agung menilai Golkar sejak awal telah memutuskan Munas IX digelar pada tahun 2015.

Landasannya adalah rekomendasi Munas VIII yang digelar di Riau pada 2009. Kemudian, muncul suara dari internal Golkar yang meminta Munas IX digelar paling lambat 8 Oktober 2014. Landasannya adalah AD/ART Partai Golkar yang mengharuskan digelar pemilihan ketua umum tiap lima tahun.