Kemenkeu Akan Libatkan KPK dalam Tahap Akhir Lelang Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pelaksanaan lelang jabatan beberapa posisi di kementeriannya dilakukan secara transparan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan berencana melibatkan KPK dalam tahapan lelang jabatan tersebut.

"Dengan melakukan acara seleksi terbuka ini, kita berharap itu (transparansi) sudah bisa dilakukan dan tentunya bantuan KPK akan dibutuhkan," ujar Bambang seusai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Bambang mengatakan, KPK kemungkinan bukan dilibatkan dalam tahap awal seleksi. Setelah semua tahapan hampir selesai, kata Bambang, barulah Kementerian Keuangan akan melibatkan KPK.

"Tidak dalam tahap awal. Ketika sudah menjelang bagian akhir, kita akan konsultasi dengan KPK," ujarnya.

Juru bicara KPK Johan Budi yang mendampingi Bambang menyatakan, kemungkinan KPK dilibatkan untuk menelusuri rekam jejak peserta lelang jabatan. Sebelumnya, KPK dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menelusuri rekam jejak calon menterinya saat itu.

"Ini mungkin bisa juga melibatkan tracking yang seperti dilakukan waktu menteri beberapa waktu yang lalu. Disambut dengan baik lah oleh KPK," ujar Johan.

Kementerian Keuangan resmi membuka seleksi terbuka bagi pimpinan tinggi madya, eselon Ia, dan eselon Ib. Lelang ini antara lain untuk pengisian jabatan Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Selain itu, Kemenkeu juga menawarkan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara.