Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Papua Minta Mendagri Tak Gegabah Evaluasi Dana Otsus

Kompas.com - 05/11/2014, 18:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak tergesa-gesa mengevaluasi penggunaan dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua. Ia mengatakan, saat ini tengah menjalankan kebijakan agar dana otsus dapat digunakan secara efektif meski jumlahnya sangat terbatas.

Lukas mengatakan, sangat keliru jika pemerintah menilai dana otsus untuk Papua terbilang besar. Faktanya, kata dia, selama 13 tahun, Papua hanya mendapat dana otsus sekitar Rp 30 triliun dan dikucurkan secara bertahap sejak tahun 2002.

"Anggaran otsus itu siapa yang bilang besar? Itu kan hanya 2 persen dari DAU nasional. Sebenarnya tidak cukup," kata Lukas, saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Lukas mengungkapkan, selama 13 tahun, penggunaan dana otsus menumpuk di provinsi. Dengan kondisi ini, ia mengevaluasi dan menyebarkannya ke kabupaten/kota tak lama setelah menjadi Gubernur Papua.

"Jadi jangan Mendagri tidak melihat kebijakan yang sedang berjalan, jangan tabrakan dengan kebijakan kita yang sekarang. Kemdagri harus diskusi dengan kami," ujarnya.

Ia menambahkan, ada 29 kabupaten/kota di Papua. Setiap kabupaten/kota mendapat dana otsus hanya sekitar Rp 80 miliar sampai Rp 90 miliar. Dana sebesar itu dinilainya tidak cukup untuk membangun infrastruktur di Papua mengingat mahalnya biaya bahan baku dan transportasi di sana.

Sebagai salah satu solusi percepatan pembangunan infrastruktur, kata Lukas, pemerintah harus serius merencanakan pengintegrasian industri. Ia menyebutkan, harus ada kemauan konkret pemerintah untuk membangun pabrik semen dan pabrik pupuk di Papua.

"Berapa pun besarnya kita kirim (uang ke kabupaten/kota) tidak akan bermanfaat di Papua karena kemahalannya luar biasa. Uang habis di angkutan transportasi dan seterusnya. Itu sebabnya harus dipikirkan bagaimana cara menurunkan harga-harga di Papua," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui adanya wacana untuk mengevaluasi penggunaan dana otsus untuk Provinsi Papua. Wacana itu ada berdasarkan masukan dari sejumlah pihak terkait dan tengah ditelaah.

Tjahjo menuturkan, dana otsus yang dikucurkan pemerintah untuk Papua sangat besar. Ia tak menyebut jumlah rincinya, Akan tetapi, penggunaan dana tersebut harus dievaluasi agar memberikan hasil yang signifikan.

Arah evaluasinya, kata Tjahjo, kemungkinan besar penggunaan dana otsus untuk Papua akan lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Ukurannya adalah agar manfaatnya dapat dirasakan secara oleh masyarakat setempat.

"Bantuan pemerintah terhadap Papua besar tetapi bagaimana pengucurannya bisa menjangkau secara cepat untuk membangun infrastruktur," kata Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Mandek, Wakil Ketua KPK Klaim Tak Ada Intervensi

Kasus Eddy Hiariej Mandek, Wakil Ketua KPK Klaim Tak Ada Intervensi

Nasional
Nasdem Klaim Ratusan Suara Pindah ke Partai Golkar di Dapil Jabar I

Nasdem Klaim Ratusan Suara Pindah ke Partai Golkar di Dapil Jabar I

Nasional
PKB Masih Buka Pintu Usung Khofifah, tetapi Harus Ikut Penjaringan

PKB Masih Buka Pintu Usung Khofifah, tetapi Harus Ikut Penjaringan

Nasional
Temui Wapres Ma'ruf, Menteri Haji Arab Saudi Janji Segera Tuntaskan Visa Jemaah Haji Indonesia

Temui Wapres Ma'ruf, Menteri Haji Arab Saudi Janji Segera Tuntaskan Visa Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Sinyal PKS Merapat ke Prabowo, Fahri Hamzah: Ketiadaan Pikiran dan Gagasan

Sinyal PKS Merapat ke Prabowo, Fahri Hamzah: Ketiadaan Pikiran dan Gagasan

Nasional
Polri Pastikan Beri Pengamanan Aksi 'May Day' 1 Mei Besok

Polri Pastikan Beri Pengamanan Aksi "May Day" 1 Mei Besok

Nasional
Menko PMK Ungkap Pembangunan Lumbung Pangan di Papua Tengah Bakal Selesai Tahun Ini

Menko PMK Ungkap Pembangunan Lumbung Pangan di Papua Tengah Bakal Selesai Tahun Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com