Tamliha: Pemerintah Berhubungan dengan Komisi DPR Versi KMP, Tidak Sah!

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR versi Koalisi Indonesia hebat (KIH) Syaifullah Tamliha menegaskan, kebijakan yang diambil berdasarkan konsultasi antara pemerintah dan pimpinan DPR RI Setya Novanto dkk tidak sah.

"Kalau pemerintah berhubungan dengan (komisi dari) KMP (Koalisi Merah Putih) sudah jelas tidak sah," ujar Tamliha di Kompleks Parlemen, Jumat (31/10/2014) siang.

Salah satu politisi PPP tersebut pun berharap supaya unsur pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bermitra kerja dengan pimpinan sekaligus komisi dan alat kelengkapan Dewan versi KIH, bukan dengan yang telah terbentuk saat ini.

Tamliha menyebutkan, komisi dan alat kelengkapan Dewan yang telah terbentuk sebelumnya cacat legitimasi demokrasi. Mereka, lanjut Tamliha, terbentuk karena paksaan dan tanpa mengakomodasi aspirasi kekuatan politik di luar KMP.

Sementara itu, komisi dan alat kelengkapan Dewan versi KIH, lanjut Tamliha, telah sesuai dengan asas demokratis. Pihaknya akan tetap meminta usulan siapa saja yang akan menjadi pimpinan komisi dan alat kelengkapan lainnya dari KMP untuk dimusyawarahkan.

Diberitakan, fraksi KIH membentuk struktur pimpinan DPR RI tandingan. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan empat wakilnya, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

Pimpinan DPR RI versi KIH ialah Ketua DPR RI Ida Fauziah (PKB), dengan empat Wakil Ketua DPR RI, yakni Effendi Simbolon (PDI-P), Iskandar Prasetyo (Hanura), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Supriadin (Nasdem). Ida mengatakan, pimpinan DPR RI versi KIH ini akan langsung bekerja, yakni menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi demi mempersiapkan penetapan komisi dan alat kelengkapan Dewan. Adapun rapat konsultasi tersebut digelar pada Senin (3/11/2014) mendatang. Rapat konsultasi tersebut juga akan berbicara soal mendefinitifkan pimpinan DPR versi KIH.