"Audit Legislasi, Kerja Berat Pertama untuk Visi Kemaritiman Jokowi"

"Dari 42 agenda hukum Jokowi, 12 di antaranya terkait legislasi. Terkait konsep negara maritim, harus ada penyesuaian luar biasa untuk mengatasi tumpang-tindih regulasi," ujar Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, saat dihubungi, Senin (27/10/2014).

"Ada banyak kerja harus dilakukan, bisa dimulai dari aturan operasional," lanjut Saldi. Menurut dia, proses audit legislasi ini bisa dimulai dari semua kementerian yang terkait dengan visi kemaritiman. "Harus dilihat semua peraturan pemerintah dan aturan turunan UU lainnya, mana yang tak mendukung visi kemaritiman ini."

Saldi tak menampik bahwa proses audit semacam ini bukanlah inisiasi pertama dalam sejarah reformasi. Namun, kata dia, dukungan penuh dari Presiden merupakan faktor pembeda yang sangat besar. "Sekarang, dukungan Presiden penuh."

Menurut Saldi, langkah konkret untuk memulai audit ini harus dilakukan sesegera mungkin dan secepat-cepatnya. "Menyelesaikan (audit) di satu kementerian saja bisa lama, apalagi ini ada banyak kementerian."

Dengan memulai audit di tingkat PP dan aturan turunan UU, papar Saldi, akan bisa dilacak UU apa yang "bermasalah". "Begitu ditemukan (UU yang bermsalah itu), harus segera 'dinegosiasikan' dengan DPR untuk bisa segera masuk ke program legislasi parlemen, bila perlu harus mendesak untuk jadi legislasi."

Saldi mengaku tak khawatir dengan proporsi parlemen saat ini yang didominasi wakil rakyat dari Koalisi Merah Putih. "Lho, mereka kan sudah menyatakan parlemen siap backup. Ini tantangan terbesar (untuk membuktikan komitmen itu)," tegas Saldi.

Terlepas dari visi kemaritiman, Saldi mengingatkan bahwa agenda-agenda mendasar terkait hukum yang menjadi peninggalan pemerintahan sebelumnya tetap tak bisa diabaikan. Dia menyebutkan di antara peninggalan itu adalah revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

"Visi kemaritiman juga tak masuk akal bila bertabrakan dengan semangat antikorupsi," imbuh Saldi. Agenda hukum mendasar yang selama ini sudah berjalan, tegas dia, tak boleh melemah ketika visi kemaritiman dicanangkan oleh pemerintahan sekarang.