Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Telah Beri Rekomendasi Terbaik, Keputusan Akhir di Tangan Presiden

Kompas.com - 27/10/2014, 21:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan rekomendasi terbaik kepada Presiden Joko Widodo dalam menyaring calon menteri Kabinet Kerja. Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah nama calon menteri Jokowi yang mendapat predikat rapor merah dan kuning dari KPK.

"Saya kira KPK sudah beri rekomendasi, tapi keputusan akhir di tangan Presiden," kata Tantowi saat berbincang dengan Kompas.com di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Ia setuju apabila Jokowi enggan membuka siapa saja yang mendapat rapor merah dan kuning dari KPK. Menurut dia, hal tersebut menyangkut kredibilitas seseorang. Hanya saja, ia mengingatkan agar Jokowi harus konsisten apabila menggandeng lembaga seperti KPK. Jika memang ada calon menteri yang masuk kategori rapor itu, sebaiknya Jokowi tak memasukkannya ke dalam kabinet.

"Seharusnya, Presiden harus menjunjung tinggi konsistensi dalam memberdayakan lembaga yang diberi kepercayaan untuk memberi rekomendasi. Ini baru pertama kali juga dalam sejarah Indonesia," katanya.

Sebelumnya, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, setidaknya ada tiga menteri yang tidak layak masuk ke kabinet. Mereka adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

"Jokowi menunjuk Susi, menurut saya, bukan alasan atau pertimbangan kapasitas dan kompetensi keahlian. Kemungkinan alasan nomor satu menunjuk Susi Pudjiastuti adalah alasan donatur pilpres," kata Pangi kepada Kompas.com, Senin (27/10/2014).

Mengenai Rini, kata Pangi, mantan Ketua Tim Transisi itu diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pangi mempertanyakan KPK yang tidak memasukkan Rini ke dalam rapor merah kabinet Jokowi.

"Menko Perekonomian Sofyan Djalil juga sempat 'tercolek' kasus skandal Century. Kalau seperti ini komposisi Kabinet Kerja Jokowi, kita enggak bisa terlalu banyak berharap, walaupun ada beberapa nama menteri yang punya kapasitas juga," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com