Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sarankan Jokowi Umumkan Kabinet di Istana untuk Hindari "Pencuri Hati"

Kompas.com - 24/10/2014, 12:34 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan susunan kabinetnya di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dengan demikian, kata Busyro, Jokowi akan terhindar dari tawaran pihak tertentu yang ingin mengambil hati Jokowi dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk kepentingan tertentu.

"Pengumuman di Istana paling tepat untuk menghindari lubang-lubang tawaran pihak mana pun yang ingin 'mencuri hati' Presiden dengan fasilitas tertentu," ujar Busyro melalui pesan singkat, Jumat (24/10/2014).

Lagi pula, kata Busyro, pengumuman kabinet di Istana merupakan hal yang lazim dalam protokoler kenegaraan. Menurut dia, pengumuman kabinet merupakan lambang kepemimpinan yang perlu dijaga marwah kenegaraannya.

"Sebaiknya semua pihak, termasuk BUMN (badan usaha milik negara) ikut menjaga marwah Presiden sebagai simbol negara," kata Busyro.

Sebelumnya, Jokowi disebut akan mengumumkan susunan kabinetnya di Dermaga 302, Terminal III, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (22/10/2014) malam. Namun, rencana tersebut batal.

Padahal, sejumlah persiapan di pelabuhan telah dilakukan, termasuk panggung dengan tata cahaya sedemikian rupa hingga makanan dalam jumlah besar. (Baca: Jokowi Diminta Bekerja Nyata dan Hentikan Aktivitas Simbolis)

Semua tamu yang telah menunggu sejak sore hari di pelabuhan diminta membubarkan diri. Awak media dan petugas Pelabuhan Tanjung Priok pun kebingungan karena tidak ada penjelasan mengenai batalnya acara tersebut. (Baca: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Anggaran Persiapan Acara di Tanjung Priok?)

Namun, Jokowi mengaku tak pernah meminta untuk menggerakkan para wartawan ke Priok. (Baca: Jokowi: Saya Baru Siapkan Tempat, Kok Dibilang Dibatalkan)

"Kemarin kamu di Tanjung Priok yang ngumpulin siapa? Kita baru siapkan tempat kok kamu ngomong sudah dibatalkan," tanya Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com