Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Robby Dekat dengan Istana, Apa Alasan Pansel KPK Memilihnya?

Kompas.com - 16/10/2014, 17:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Robby Arya Brata menjadi salah satu dari dua nama yang diajukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain Robby, nama lain yang diajukan adalah Busyro Muqoddas.

Busyro masih menjabat Wakil Ketua KPK yang akan berakhir masa tugasnya pada Desember 2014. Ia telah duduk sebagai pimpinan KPK sejak 2010 lalu.

Sementara Robby selama ini memiliki catatan karier yang cukup lama di Sekretariat Kabinet. Apa alasan Pansel memilih Robby yang memiliki kedekatan dengan Istana?

Juru Bicara Pansel KPK Imam Prasodjo mengatakan, Robby dinilai sudah cukup lama menggeluti hal-hal terkait pencegahan korupsi. Imam menyebutkan, Robby juga baru menulis buku soal pencegahan korupsi.

"Harapannya, kandidat ini bisa jadi pilihan dan usianya relatif muda, 49 tahun, dengan pendidikan memadai dan track record-nya cukup baik," kata dia.

Robby tercatat pernah menjadi analis hukum Komnas HAM, Plt Kabag Han Setkab, Asisten Kepala Unit Kerja Presiden 2008-2010, dosen pascasarjana FH UI, dan terakhir menjadi Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet. Dia meraih gelar doktor di Australia National University pada tahun 2001.

Imam memastikan bahwa pemilihan Robby tanpa intervensi pihak mana pun.

"Saya pastikan bahwa sama sekali, SMS pun tak ada kaitan dengan hal ini. Pak Robby konsisten bukan hanya penilaian kualitatif, tapi juga kuantitatif penilaian paper. Saya kira ini menjadi saksi semua, tidak ada titip dan pesan-pesanan. Saya jamin itu," kata dia.

Anggota Pansel lainnya, Faroukh Muhammad, menilai Robby dan Busyro cukup menonjol dalam proses seleksi beberapa waktu lalu. Saat wawancara, Farouk menilai Robby mampu memberikan jawaban yang meyakinkan.

"Pada saat rapat pansel, hampir tidak ada perbedaan pendapat. Sejak masuk dari enam besar, dia sudah lebih dari yang lain," kata Faroukh.

Selanjutnya, setelah menerima dua nama dari Pansel, Presiden akan menyerahkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan fit and proper test dan memilih satu orang yang akan mengisi posisi yang kosong pada Desember 2014 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com