Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Minta Pengangkatan Brigjen Andhika sebagai Danpaspampres Tak Jadi Polemik

Kompas.com - 16/10/2014, 13:08 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo berharap pengangkatan Brigadir Jenderal TNI Andhika Perkasa sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden tak dijadikan polemik. Pasalnya, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak prerogatif untuk memilih. Ia juga yakin Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberi rekomendasi yang terbaik.

"Pengusulan nama Brigjen Andhika sudah sesuai protap, dan itu adalah wajah terbaik TNI," kata Tjahjo, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Di lokasi yang sama, Ketua Bidang Politik DPP PDI-P Puan Maharani juga menyatakan keyakinannya bahwa pemilihan Brigjen Andhika sebagai Komandan Paspampres telah disesuaikan dengan rekam jejaknya selama bertugas di TNI.

Menurut Puan, tak ada hal yang perlu diperdebatkan selama Andhika mampu mengemban tugasnya secara profesional.

"Yang penting beliau bisa bekerja secara profesional menjaga presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Andika merupakan menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono. Moeldoko mengaku pengangkatan tersebut setelah pihaknya berkonsultasi dengan Jokowi. (Baca: Jokowi Minta Menantu Hendropriyono Jadi Komandan Paspampres)

Posisi Danpaspampres sebelumnya diisi oleh Mayjen Doni Munardo yang dipromosikan sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Sementara itu, Andika, sebelum menjadi Danpaspamres, bertugas sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Serah terima jabatan akan dilakukan pada 23 Oktober mendatang.

Moeldoko tak menampik pengangkatan Andhika terbilang cukup cepat. "Yah memang untuk (angkatan) tahun 87, dia yang pertama. Angkatan 86 sekarang sudah ada dua (yang punya pangkat dan jabatan setingkat). Memang selalu ada yang duluan," kata Moeldoko.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com